DPR Mulai Finalisasi RUU Masyarakat Adat, Target Pengesahan Tahun Ini

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai rapat Panja untuk menyusun naskah RUU Masyarakat Adat. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan.

DPR Mulai Finalisasi RUU Masyarakat Adat, Target Pengesahan Tahun Ini
Foto: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung. (dok.istimewa)

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah memulai rapat Panitia Kerja (Panja) untuk menyusun naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Langkah ini diambil untuk memenuhi amanat konstitusi yang selama ini tertinggal.

Ketua Panja RUU Masyarakat Adat, Martin Manurung, menyatakan bahwa rapat perdana ini difokuskan untuk mendengarkan pemaparan dari Tim Ahli Baleg dan Badan Keahlian DPR mengenai draf RUU yang telah disiapkan. Rapat ini berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026), dan akan dilanjutkan dengan pembahasan naskah RUU pada hari berikutnya.

“Sekarang kita akan mulai mendengarkan tim ahli, untuk kemudian kita bisa masuk ke tahap penyusunan dan penyempurnaan naskah RUU,” ujar Martin saat memimpin Rapat Panja di Ruang Baleg DPR RI, Jakarta.

Sebelumnya, Baleg telah menerima hasil rumusan RUU Masyarakat Adat dari Badan Keahlian DPR. Berbagai rapat dengar pendapat dan diskusi dengan para pemangku kepentingan serta ahli juga telah diselenggarakan.

Martin menekankan bahwa RUU Masyarakat Adat ini merupakan amanat konstitusi yang belum terpenuhi. “Konstitusi kita telah mengakui masyarakat adat, dan masyarakat hukum adat, untuk diatur dalam undang-undang,” jelas Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Utara II tersebut.

Menurut Martin, RUU ini dirancang sebagai payung hukum yang komprehensif untuk memberikan pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada masyarakat adat di Indonesia. Ia menambahkan pentingnya pengesahan aturan ini segera dilakukan.

“Jadi jangan kita biarkan ini jadi 19 tahun. Mari kita tuntaskan, cukup 18 tahun saja di Prolegnas. Dan secara politik, mohon maaf, ini sebenarnya sudah menjadi janji politik 2014 ketika itu,” ucapnya. Ia mengingatkan bahwa ini adalah janji yang belum terpenuhi dan amanat konstitusi yang harus ditindaklanjuti oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif.

Baleg DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan dan pembahasan RUU Masyarakat Adat pada tahun ini. Martin berharap proses pembahasan dapat berjalan cepat. “Mudah-mudahan, kalau penyusunan RUU ini berjalan cepat, pemerintah juga bisa menanggapi cepat dengan DIM, jangan-jangan sebelum kita reses (18 Desember) ini sudah bisa dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengesahan. Kita harus semangat,” tuturnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *