Menteri HAM Pigai: Pemindahan Badak Jawa dari Habitat Asli Berpotensi Langgar Prinsip Pelestarian

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon berpotensi bertentangan dengan prinsip pelestarian satwa dan berisiko pelanggaran HAM.

Menteri HAM Pigai: Pemindahan Badak Jawa dari Habitat Asli Berpotensi Langgar Prinsip Pelestarian
Foto: Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR (Adrial Akbar/detikcom)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyuarakan keprihatinan terhadap usulan pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Menurut Pigai, pemindahan satwa langka ini harus dilakukan dengan pertimbangan matang karena dapat menimbulkan dampak signifikan pada lingkungan.

Pandangan ini disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026). Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI, sebelumnya telah mengangkat isu mengenai sebagian kawasan TNUK yang masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Rieke menekankan pentingnya hak dasar dan kewajiban negara dalam menghormati kewenangan daerah serta keadilan hubungan pusat-daerah, termasuk hak masyarakat hukum adat. Ia mempertanyakan apakah penetapan WUP tersebut telah mempertimbangkan perspektif HAM dan meminta dukungan Komisi XIII untuk melakukan penilaian dampak HAM atas penerapan WUP di kawasan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pigai mengutip contoh pelestarian satwa liar di Rwanda, di mana satwa dilestarikan di habitat aslinya. Ia berpendapat bahwa pemindahan satwa dari habitat alami belum tentu menjamin keberhasilan perkembangbiakan mereka.

Pigai menegaskan bahwa upaya pemindahan badak Jawa dari habitatnya akan bertentangan dengan prinsip pelestarian. Ia menyamakannya dengan pemindahan paksa komunitas manusia, yang dalam konteks HAM, merupakan pelanggaran berat.

“Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun yang berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupannya, maka itu akan bertentangan. Itu dari sisi binatang atau jenis hewan,” ujar Pigai.

Ia menambahkan, “Manusia kalau memindahkan secara paksa, dengan sadar dan sengaja, suatu komunitas dari tempat kehidupannya ke tempat yang lain, itu masuk kategori pelanggaran HAM berat dalam konteks HAM.”

Usai rapat, Pigai kembali menekankan perlunya perhitungan yang terukur dalam relokasi habitat hewan karena keterkaitannya dengan ekosistem di sekitarnya. Hewan yang dipindahkan berisiko gagal beradaptasi dan tidak berkembang biak di lingkungan baru.

Selain itu, Pigai juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan badak Jawa. Pengalaman menangani berbagai kasus serupa membuatnya menduga adanya motif tersebut.

“Ini pengalaman saya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *