Kabar mengenai potensi pertambangan emas di wilayah Ujung Kulon, Banten, yang ramai beredar di media sosial, mendapat klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Banten. Pihak Pemprov Banten menegaskan bahwa meskipun secara geologis terdapat indikasi potensi emas, aktivitas pertambangan tidak akan diizinkan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan adanya potensi emas di Ujung Kulon yang setara dengan tambang di Freeport, Papua. Disebutkan pula bahwa di Cibaliung, yang berdekatan dengan TNUK, terdapat bekas area tambang emas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Pemprov Banten, Ari James Faraddy, membenarkan adanya potensi mineral di wilayah barat Pulau Jawa, termasuk di sekitar Ujung Kulon. Namun, ia menekankan bahwa belum ada kajian spesifik mengenai potensi tersebut di dalam kawasan TNUK.
“Secara indikasi geologis, narasi mengenai adanya potensi mineral emas di wilayah tersebut memang memiliki dasar ilmiah, namun sifatnya masih sebatas indikasi awal berdasarkan pembacaan peta formasi batuan,” ujar Ari, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kajian litologi regional, kawasan di sekitar Ujung Kulon memiliki karakteristik batuan yang mirip dengan wilayah selatan Banten, seperti Formasi Honje atau Cihonje. Secara geologis, batuan ini mendukung proses pembentukan mineral emas melalui sistem hidrotermal maupun epitermal.
“Namun, perlu saya tegaskan bahwa indikasi geologis tidak otomatis berarti ada aktivitas atau rencana pertambangan, mengingat status Taman Nasional Ujung Kulon adalah kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang,” tegasnya.
Ari menegaskan bahwa kawasan konservasi taman nasional yang merupakan habitat badak Jawa tersebut tertutup untuk segala bentuk kegiatan eksplorasi, termasuk pertambangan. Seluruh area pertambangan yang ada dipastikan berada di luar zona TNUK.
“Sesuai regulasi yang berlaku, kawasan konservasi taman nasional tertutup untuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan. Adapun aktivitas pertambangan emas yang pernah ada di dekat wilayah tersebut (seperti di kawasan Cibaliung) berada di luar batas kawasan taman nasional dan saat ini pun sudah memasuki tahap pascatambang,” jelasnya.
Tidak Akan Ada Tambang Emas di TNUK
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kawasan konservasi TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten sendiri telah mengalami tiga kali perubahan sejak 2017 hingga 2026.
“Regulasi ini menandai dua pergeseran tata kelola yang mendasar. Pertama, pendekatan penetapan berubah dari skala pulau (Pulau Jawa dan Bali) pada tahun 2017, kemudian ditetapkan menjadi per provinsi mulai dari tahun 2022,” katanya.
“Kedua, klasifikasi WP Provinsi Banten ditetapkan dari dua kategori pada tahun 2022 yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menjadi tiga kategori pada 2026, dengan diakomodirnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),” tambahnya.
Ari menekankan bahwa jika mengacu pada peraturan terbaru yang ditetapkan Menteri ESDM pada Februari 2026, tidak semua wilayah Banten dan Ujung Kulon ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan.
Ia menambahkan bahwa TNUK merupakan situs warisan dunia UNESCO (UNESCO World Heritage Site). Status ini juga diperkuat oleh Kepmen ESDM RI Nomor 393.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Taman Bumi Geopark Nasional Ujung Kulon, tertanggal 10 November 2023.
“Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan salah satu wilayah yang tidak ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan karena wilayah tersebut merupakan kawasan pelestarian alam dan konservasi,” ungkapnya.
Ari menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang bagi pertambangan.
“Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” pungkasnya.
Komentar