Klarifikasi ESDM: Izin Pertambangan Tak Diterbitkan di Kawasan Ujung Kulon

Kementerian ESDM menegaskan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang menetapkan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) hanya mencakup perairan sekitar, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Klarifikasi ESDM: Izin Pertambangan Tak Diterbitkan di Kawasan Ujung Kulon
Foto: Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. (Heri Purnomo/detikcom)

JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang menetapkan sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Ia menegaskan bahwa penetapan tersebut tidak berlaku di dalam kawasan TNUK.

Anggia menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan ini memiliki dasar historis yang kuat, merujuk pada usulan Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2013. Usulan tersebut mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada perairan laut Provinsi Banten dan sempat tertuang dalam Kepmen ESDM No.1204 tahun 2014 sebelum akhirnya dikecualikan.

Pada tahun 2014, usulan kembali diajukan oleh Pemprov Banten melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Hal ini menyebabkan sebagian wilayah perairan TNUK masuk ke dalam WUP dan kemudian ditetapkan dalam Kepmen No.3672 tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Keputusan ini selanjutnya diperbarui melalui Kepmen No.84. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Anggia menambahkan, Kepmen ESDM No.65 K tahun 2026 yang belakangan menjadi sorotan publik, sejatinya hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen tahun 2022. Ia kembali menekankan bahwa WUP yang ditetapkan berada di sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan di kawasan taman nasional itu sendiri.

“Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK),” ujar Anggia.

Ia memaparkan bahwa wilayah perairan sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa yang memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Anggia mengklarifikasi bahwa penetapan WUP bukan berarti pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan, melainkan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.

“Setiap proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 4 tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU No. 2 tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Proses ini termasuk mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan,” jelasnya.

Anggia kembali menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penetapan WUP tersebut tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK. “Hingga saat ini, tidak ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK,” pungkas Anggia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *