Golkar MPR Usulkan UU Obligasi Daerah Atasi Defisit Anggaran Infrastruktur

Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong percepatan UU Obligasi Daerah untuk solusi pendanaan infrastruktur, mengurangi ketergantungan daerah pada APBN.

Golkar MPR Usulkan UU Obligasi Daerah Atasi Defisit Anggaran Infrastruktur
Foto: Dok. Rafi Firmansyah/detikcom

Fraksi Partai Golkar MPR RI mengusulkan percepatan pembentukan Undang-Undang (UU) tentang Obligasi Daerah. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi solusi pendanaan infrastruktur di daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa pembangunan daerah tidak mungkin hanya mengandalkan APBN yang ruang fiskalnya semakin terbatas. “APBN kita ruang fiskalnya sudah tidak terlalu besar lagi. Sementara pertumbuhan penduduk semakin besar, kebutuhan perekonomian semakin besar, tentunya harus ada sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dan kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya,” ujar Mekeng pada acara Sarasehan Nasional di Komplek MPR DPR, Rabu (18/11/2026).

Mekeng menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah, yang di pasar global dikenal sebagai ‘municipal bond’, bukanlah instrumen baru. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, bahkan negara berkembang seperti Senegal dan Vietnam, telah berhasil menerbitkannya. “Terakhir kami memantau Vietnam sudah menerbitkan obligasi daerah, dan belum lama sudah mencapai 1 miliar dolar,” ungkapnya.

Tingkat risiko gagal bayar (default) untuk obligasi daerah dinilai relatif rendah. Data dari 18 negara yang telah menerapkan instrumen pembiayaan ini mencatat tingkat kemacetan pembayaran hanya sebesar 0,1 persen. “Di dunia, dari 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah, yang macet hanya 0,1%. Jadi sangat kecil obligasi daerah itu macet karena dia langsung cantolannya kepada proyek,” tegas Mekeng.

Ia berharap inisiatif ini dapat menjadi tonggak penting dalam mempercepat pembangunan daerah. “Daerah sekarang boleh dibilang sudah teriak-teriak, transfer ke daerah sangat kecil, dan mereka butuh alternatif pembiayaan,” tambahnya.

UU Obligasi Daerah Tak Bebani APBD

Mekeng menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pembayaran obligasi berasal dari pendapatan proyek yang dibiayai melalui penerbitan obligasi itu sendiri. Proyek-proyek yang dapat menggunakan skema ini meliputi pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), hingga pengelolaan sampah (waste management).

Mekanisme pembayaran obligasi daerah berbeda dengan pinjaman pemerintah daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). “Ini beda dengan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui PT SMI yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU). Kalau obligasi daerah ini basisnya adalah proyek yang akan dibangun oleh daerah dan proyek tersebut harus bisa menghasilkan cash flow untuk membayar obligasi tersebut,” jelasnya.

DPR RI Siap Kawal & Kaji

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Partai Golkar MPR RI secara resmi menyerahkan naskah akademik RUU Obligasi Daerah kepada Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati. Naskah ini merupakan hasil penjaringan aspirasi di sembilan provinsi selama satu tahun terakhir.

Sari Yuliati menyampaikan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen postur APBD di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, APBN memiliki prioritas nasional yang besar. “Kita tidak bisa membiarkan kepala-kepala daerah kita terbelenggu dalam pola pikir business as usual. Hanya menunggu kucuran dana transfer atau terpaksa harus memangkas belanja modal ketika likuiditas fiskal nasional sedang mengetat. Untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat di daerah, kita membutuhkan terobosan pembiayaan inovatif atau innovative financing,” katanya.

Ia menilai obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang strategis, dengan tiga pilar utama: mempercepat pembangunan proyek publik produktif, memperluas partisipasi investasi masyarakat dan memperdalam pasar keuangan, serta mendorong peningkatan tata kelola pemerintah daerah. Sari berharap regulasi yang terbentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi investor, menjaga ruang fiskal daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat.

DPR RI menyatakan siap bersinergi untuk menindaklanjuti naskah akademik RUU Obligasi Daerah melalui pembahasan bersama komisi terkait dan Badan Legislasi (Baleg).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *