Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi kreatif (ekraf) sebagai salah satu pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Penegasan ini disampaikan dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) yang digelar di Yogyakarta.
FGD yang mengusung tema ‘Penguatan Ekonomi Kreatif untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan’ ini merupakan bagian dari kajian komprehensif Badan Pengkajian MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya terkait sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial.
Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, menjelaskan bahwa persaingan global di masa depan akan sangat ditentukan oleh ide, kreativitas, talenta, dan kekayaan intelektual yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menambahkan bahwa penguatan ekonomi kreatif menjadi momentum penting untuk menggeser paradigma ekonomi tradisional yang masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (SDA).
“Jadi, ekonomi kreatif ini salah satu peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena dia berangkat dari ide kreativitas, talenta, kekayaan intelektual. Proses dari merenung, menciptakan sesuatu, ini tentu akan menggeser konsep ekonomi tradisional yang sangat bergantung kepada SDA,” ujar Tifatul.
Tifatul menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,4 persen, namun capaian tersebut diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sektor ekonomi kreatif, optimalisasi ekosistem digital, serta dukungan regulasi yang memadai menjadi sangat penting.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Gunawan Sumodiningrat, menekankan pentingnya mengembalikan arah pembangunan nasional pada filosofi dasar Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mengintegrasikannya dengan perkembangan era digital. Menurutnya, arah pembangunan Indonesia pascareformasi perlu ditata kembali dengan memperkuat fondasi filosofis, sistem ekonomi kerakyatan, dan pemanfaatan teknologi digital.
“Yang paling penting itu apa? Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kuncinya di pembukaannya. Satu, melindungi bangsanya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat itu, menjaga ketertiban dunia. Berdasarkan Pancasila. Sudah itu saja. Di alinea keempat. Selesai,” ujar Gunawan.
Transformasi ekonomi nasional juga tidak dapat dilepaskan dari penguatan tiga pilar utama: landasan filosofis pembangunan, sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat, serta digitalisasi yang selaras dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan ekosistem digital. Pengembangan ekonomi kreatif harus tetap berpijak pada asas kekeluargaan dan semangat gotong royong sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta, Suyanto, memaparkan strategi pengembangan ekonomi kreatif melalui konsep desa mandiri digital (smart village) serta penguatan industri kreatif dan kekayaan intelektual (intellectual property) agar mampu menembus pasar internasional. Ia mencontohkan keberhasilan produk-produk berbasis kreativitas seperti Pokémon dan Hello Kitty yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sangat besar.
“Jadi konsepnya smart village berbasis creative village. Jadi intinya desa itu kita jadikan sebagai smart village. Jadi penciptaan lapangan kerja lokal. Jadi ini, ini kita kerja samanya dengan distributor besar. Local story with Hollywood technology,” sambung Suyanto.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII), Agus Widarjono, menyoroti pentingnya penguatan instrumen hukum, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta jaminan sosial bagi para pelaku ekonomi kreatif. Menurut teori pertumbuhan ekonomi endogen, pertumbuhan ekonomi modern sangat dipengaruhi oleh kualitas modal manusia, inovasi, dan penyebaran pengetahuan. Oleh karena itu, aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual perlu memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
Agus juga menekankan perlunya lembaga penilai khusus untuk aset kekayaan intelektual serta mekanisme pasar lelang sekunder untuk memberikan kepastian valuasi ekonomi terhadap karya kreatif inovator.
Menutup rangkaian FGD, Tifatul Sembiring menyampaikan bahwa ekonomi kreatif merupakan sektor masa depan yang tidak bertepi, yang mampu memberikan kemandirian bagi generasi muda sekaligus membuka lapangan kerja luas hingga ke pelosok desa. Seluruh masukan dari para pakar dan akademisi ini akan dihimpun untuk memperkuat landasan konstitusional, khususnya dalam penyempurnaan UUD 1945.
Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi konstitusi terhadap perkembangan zaman, termasuk memasukkan ruang digital dan virtual ke dalam cakupan pengelolaan sumber daya negara. “Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 perlu menjadi salah satu perhatian dalam kajian ketatanegaraan seiring perkembangan zaman, khususnya kemajuan teknologi digital. Ke depan, kita juga perlu memikirkan bagaimana perkembangan ruang digital, internet, dan teknologi satelit dapat diakomodasi dalam kerangka konstitusi,” tuturnya.
Tifatul mengajak masyarakat luas untuk aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasi melalui kanal komunikasi resmi MPR RI di https://e-aspirasikonstitusi.mpr.go.id/ untuk menyampaikan gagasan dan pandangan berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI dan narasumber dari akademisi.
Komentar