JAKARTA – Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Hindun Anisah, menyatakan bahwa Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI Tahun 1945 telah menjadi landasan konstitusional pelaksanaan otonomi daerah. Ketiga pasal ini mengatur hubungan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah, serta mengakui kekhususan daerah tertentu.
Namun, Hindun menyoroti bahwa implementasi desentralisasi asimetris masih menunjukkan keragaman dasar, tujuan, dan karakteristik. “Sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal pusat dan daerah, kapasitas penyelenggaraan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan ini disampaikan Hindun saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11). Diskusi tersebut mengusung tema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa”.
Tiga narasumber ahli turut hadir dalam diskusi ini, yakni Prof. Ahmad M. Ramli (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), Dede Sri Kartini (Akademisi FISIP Universitas Padjajaran), dan Petrus Polyando (Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN).
Lebih lanjut, Hindun menegaskan pentingnya kajian desentralisasi asimetris untuk mengidentifikasi sumber persoalan. Ia mempertanyakan apakah masalah tersebut berasal dari keterbatasan norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, desain kelembagaan, kebijakan pemerintahan, kapasitas daerah, atau implementasinya.
“Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan,” jelasnya.
Selain desentralisasi asimetris, diskusi juga mendalami sistem demokrasi lokal, khususnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Hal ini merujuk pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.
Hindun memaparkan bahwa pelaksanaan demokrasi lokal masih menghadapi berbagai tantangan. “Seperti tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, hingga polarisasi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan proses demokrasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu gagasan yang dibahas adalah kemungkinan penerapan sistem hibrida dalam pengisian jabatan kepala daerah, di mana gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
“Gagasan ini masih memerlukan pendalaman, terutama terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat,” paparnya.
Menurut Hindun, pembahasan demokrasi lokal tidak hanya terfokus pada pilihan antara pemilihan langsung atau mekanisme lain. Lebih penting lagi, diperlukan desain yang dapat menjamin kedaulatan rakyat, legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 juga disebut sebagai pijakan akademik untuk memahami frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Diskusi ini merupakan bagian dari upaya Badan Pengkajian MPR RI dalam menghimpun pandangan dan masukan akademik secara komprehensif. Ini juga menjadi bagian dari proses partisipasi bermakna, terutama jika hasil kajian menunjukkan kemungkinan perlunya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.
“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan sistem demokrasi lokal yang mampu memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” pungkasnya.
MPR RI akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Konstitusi untuk memperluas pertukaran gagasan dan memperdalam hasil kajian. Kegiatan ini akan melibatkan peserta Call for Papers dan berbagai kalangan untuk mendiskusikan isu ketatanegaraan, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah.
Anggota Badan Pengkajian MPR RI yang turut hadir dalam diskusi tersebut antara lain Ida Fauziah (F-PKB), Kamrussamad (F-Gerindra), Adrianus Asia Sidot (F-Golkar), Andi Yuliani Paris (F-PAN), dan Teuku Ibrahim (F-Demokrat).
Komentar