Obligasi Daerah Dinilai Solusi Pembiayaan Percepatan Pembangunan Nasional

Melchias Markus Mekeng mendorong undang-undang obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan mengurangi ketergantungan pada APBN.

Obligasi Daerah Dinilai Solusi Pembiayaan Percepatan Pembangunan Nasional
Foto: MPR RI

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengusulkan agar pemerintah dan DPR segera menyiapkan undang-undang yang mengatur tentang obligasi daerah. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam pembiayaan pembangunan di daerah, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Mekeng menjelaskan bahwa dengan adanya undang-undang obligasi daerah, pemerintah daerah tidak perlu terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. Sejak era Reformasi 1998, Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada daerah. Namun, Mekeng menilai kewenangan tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih cepat.

Menurut Mekeng, mengandalkan APBN dan PAD saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang pesat. “Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi,” ujar Mekeng dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Mekeng saat menjadi pembicara utama dalam Diskusi Majelis yang bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”. Acara ini diselenggarakan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11). Diskusi ini merupakan kerja sama antara Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI, Fraksi Partai Golkar MPR RI, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Politikus senior Partai Golkar ini memaparkan bahwa obligasi daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah, yang juga memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun isu obligasi daerah telah lama dibicarakan dan berbagai aturan teknis telah diterbitkan, penerapannya di Indonesia masih belum berjalan optimal. Padahal, hampir 20 negara di dunia telah berhasil memanfaatkan obligasi daerah atau municipal bond untuk mendukung program pembangunan mereka.

Obligasi Daerah Bisa Biayai Proyek Produktif

Mekeng memberikan contoh keberhasilan negara lain dalam memanfaatkan obligasi daerah. Vietnam, misalnya, telah menerbitkan obligasi daerah senilai hampir USD 1 miliar untuk membiayai proyek pengelolaan air dan sampah. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal juga telah sukses menggunakan instrumen ini. “Pengalaman negara-negara itu menunjukkan obligasi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mengembangkan potensi wilayah,” imbuh Mekeng.

Namun, Mekeng menekankan bahwa penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada proyek yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan. Dana yang diperoleh dari obligasi ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional rutin pemerintahan atau pembangunan infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas. Proyek seperti rumah sakit dan pelabuhan dinilai cocok dibiayai melalui obligasi daerah karena berpotensi menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar bunga dan pokok obligasi. “Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang,” tegasnya.

Mekeng juga membedakan obligasi daerah dengan skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI. Menurutnya, pembayaran pinjaman melalui SMI umumnya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai basis pembayaran. Sebaliknya, obligasi daerah mengandalkan pendapatan langsung dari proyek yang dibiayai, sehingga sumber pembayarannya terkait langsung dengan produktivitas proyek tersebut.

Dalam rangka mempersiapkan pembentukan regulasi yang matang, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah melakukan penjaringan aspirasi melalui partisipasi publik yang bermakna di sembilan provinsi sejak tahun lalu. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, dan kalangan akademisi. Seluruh masukan yang terkumpul telah dirangkum menjadi bahan penyusunan naskah akademik yang akan diserahkan oleh Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada 18 November 2026.

“Berdasarkan perjalanan kami satu tahun melakukan public hearing itu, dari Depdagri sudah melakukan evaluasi dan juga masukan daripada akademisi-akademisi, sekarang ini ya, itu hanya 9 provinsi yang layak menerbitkan obligasi daerah dan 44 kabupaten/kota yang punya possibility untuk menerbitkan obligasi daerah. Sekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti,” ungkap Mekeng.

Mekeng menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta melalui evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Proses ini penting sebelum obligasi daerah dapat diterbitkan di pasar modal, yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait lainnya.

Lebih lanjut, penggunaan dana obligasi harus diawasi secara ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kewajiban pembayaran obligasi akan tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepala daerah. Mekeng menyebutkan bahwa tingkat gagal bayar obligasi daerah di dunia sangat rendah, yaitu hanya sekitar 0,1 persen berdasarkan data yang diterimanya.

“Mudah-mudahan undang-undang ini bisa didukung dan negara ini bisa cepat berkembang. Dan satu lagi, investor dari obligasi daerah itu banyak. Ada perbankan dalam negeri dan luar negeri, ada dana pensiun, ada asuransi, dan ada investment banking atau trust fund dari luar, besar sekali. Kita juga punya SUN itu, kalau tidak salah itu sekarang totalnya Rp 10 ribu triliun. Tidak usah banyak-banyaklah. Ambil seribu triliun atau dua ribu triliun, itu daerah sudah terbangun semua,” pungkas Mekeng.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah, Bendahara FPG MPR RI Adde Rosi Khoerunnisa, serta para wartawan media massa nasional, baik cetak, elektronik, maupun online, yang merupakan anggota KWP.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *