Jakarta – Sarasehan Nasional yang akan digelar di Jakarta pada 18-19 November 2026 mendatang akan membahas secara mendalam mengenai peluang partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek-proyek yang dibiayai melalui obligasi daerah. Forum ini juga akan menyoroti aspek keterbukaan penggunaan dana hingga laporan perkembangan proyek.
Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Fraksi Partai Golkar MPR RI bekerja sama dengan detikcom, dengan tema utama ‘Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik’. Salah satu tujuan penting dari sarasehan ini adalah untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan investor dalam pembiayaan publik daerah melalui pasar modal.
Berdasarkan kerangka acuan kegiatan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek menjadi salah satu materi diskusi krusial dari perspektif investor. Pembahasan ini sangat berkaitan dengan kebutuhan akan informasi yang transparan mengenai pengelolaan dana serta pelaksanaan proyek yang didanai oleh obligasi daerah.
Peran Publik dan Kesiapan Pemda Terbitkan Obligasi
Selama dua hari penyelenggaraan, sarasehan akan diisi dengan tiga sesi panel diskusi yang strategis. Sesi pertama dijadwalkan pada Rabu, 18 November 2026, pukul 13.50-15.20 WIB. Sesi kedua akan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, pukul 10.15-11.45 WIB, dilanjutkan dengan sesi ketiga pada pukul 13.55-15.25 WIB.
Panel diskusi ini akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Peserta meliputi perwakilan Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anggota MPR RI, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, serta pelaku pasar modal dan investor.
Dari sudut pandang investor dan pelaku pasar, diskusi akan berfokus pada peluang partisipasi investor, baik lokal maupun ritel, serta mekanisme agar masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi proyek-proyek yang dibiayai oleh obligasi daerah.
Sementara itu, perwakilan dari Pemerintah Daerah akan memaparkan berbagai bekal dan prasyarat teknis yang harus dipenuhi sebelum menerbitkan surat utang di pasar modal. Persiapan ini mencakup kesiapan tata kelola keuangan yang baik, transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pencapaian opini audit yang positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kesiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan utang daerah, hingga strategi mitigasi risiko untuk memastikan pembayaran pokok dan kupon obligasi berjalan tepat waktu tanpa membebani fiskal daerah di masa mendatang.
Di sisi lain, OJK dan pelaku pasar juga akan mengulas ekosistem perlindungan investor serta opsi penjaminan yang tersedia. Kalangan akademisi akan memberikan pandangan mengenai indikator kelayakan proyek yang bersifat produktif dan mampu menghasilkan pendapatan.
Penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah
Selain sesi panel diskusi, momen penting lain dari sarasehan ini adalah penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI pada hari pertama acara. Dokumen ini merupakan hasil kompilasi data, kajian, dan masukan lapangan yang telah dihimpun oleh Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah Fraksi Golkar MPR RI dari rangkaian sarasehan sebelumnya di berbagai daerah.
Penyerahan naskah akademik ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh DPR RI bersama pemerintah dalam proses pembahasan regulasi. Kehadiran payung hukum khusus setingkat undang-undang dinilai sangat krusial untuk memperkuat aturan yang sudah tertuang dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Kepastian hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan komitmen proyek yang melintasi periode kepemimpinan kepala daerah. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman yang lebih besar bagi investor dan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembiayaan pembangunan daerah.
Komentar