Upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah terus dilakukan melalui berbagai alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satu alternatif yang didorong adalah penerbitan obligasi daerah, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan sekaligus instrumen investasi publik.
Dalam rangka mengembangkan instrumen ini lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI bersama detikcom menyelenggarakan kegiatan bertajuk ‘Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik’ di Jakarta yang berlangsung pada 18-19 November 2026.
Agenda utama dari kegiatan ini adalah penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI. Dokumen ini disusun oleh Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah FPG MPR RI berdasarkan berbagai data, masukan, serta hasil diskusi dari rangkaian Sarasehan Nasional yang telah digelar di sejumlah daerah.
Sebelumnya, sarasehan telah dilaksanakan di Manado, Yogyakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Nusa Tenggara Timur, Palembang, dan Pekanbaru. Kegiatan-kegiatan ini menjadi forum dialog bagi para pemangku kepentingan untuk membahas potensi, tantangan, serta kesiapan daerah dalam menerbitkan obligasi daerah.
“Ini merupakan bentuk public participation dalam proses pembuatan undang-undang. Selama ini kita sering mendengar di media sosial adanya pertanyaan mengenai partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang,” terang Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026). “Dan inilah yang kita lakukan,” sambungnya.
Penyerahan naskah akademik ini merupakan langkah penting untuk mendorong pembentukan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan obligasi daerah. Dengan adanya payung hukum berupa undang-undang, diharapkan instrumen ini dapat memberikan kepastian, kenyamanan, dan perlindungan bagi para investor.
Kegiatan di Jakarta juga akan menghadirkan sesi diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI DPR RI, akademisi, pelaku pasar, investor, hingga praktisi. Selain sebagai prosesi penyerahan dokumen, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan terkait obligasi daerah, sekaligus mengidentifikasi potensi serta kesiapan pemerintah daerah dalam memanfaatkan instrumen tersebut.
Komentar