Jakarta – Fraksi Partai Golkar MPR RI menyelenggarakan Sarasehan Nasional yang mendalami peluang penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen alternatif pembiayaan pembangunan. Forum yang berlangsung selama dua hari, 18-19 November 2026, ini berupaya mengkaji bagaimana obligasi daerah dapat meningkatkan investasi sekaligus mempercepat pemenuhan layanan publik di berbagai daerah.
Diskusi panel menghadirkan lima narasumber dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Utama Bank Jakarta yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus Haryoto Widodo, serta Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.
Para panelis sepakat bahwa keterbatasan fiskal dan tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar mendorong pemerintah daerah untuk mencari inovasi pembiayaan di luar APBD dan dana transfer pusat.
Fondasi Transparansi dan Investasi Layanan Dasar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kepercayaan publik sebagai modal utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mencontohkan keterbukaan posisi kas daerah dan realisasi belanja pajak secara real-time di Jawa Barat yang berhasil menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Dedi, obligasi daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mendorong pemerataan ekonomi, serta menuntut pemerintah daerah untuk lebih akuntabel.
“Maka ke depan, obligasi daerah adalah cara membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah, membangun transparansi pengelolaan badan usaha daerah, dan membangun transparansi pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah serta badan layanan umum daerah,” ujar Dedi di Komplek MPR-DPR, Jakarta.
Dedi menambahkan bahwa pembiayaan daerah harus difokuskan pada belanja yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Yang dibangun itu adalah kepercayaan dan kesetaraan. Pinjaman itu untuk menyempurnakan kekurangan dari layanan dasar pemerintah pada masyarakat,” jelasnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak turut sependapat, memandang belanja daerah sebagai investasi layanan publik. Ia mencontohkan alokasi hampir 70 persen belanja pegawai di daerah untuk guru dan tenaga kesehatan. “Belanja pegawai, hampir 70 persen itu untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, guru, perawat. Mereka bukan pemborosan. Mereka adalah investasi masa depan bangsa kita. Masa depan bangsa kita tidak dibangun hanya dengan aspal, baja, dan beton, tapi dengan menyehatkan dan mencerdaskan anak-anak kita,” ungkap Emil.
Emil juga berbagi pengalaman Pemprov Jatim dalam menjaga layanan dasar melalui skema belanja operasional seperti layanan transportasi umum Bus Trans Jatim dan pemberian beasiswa. Namun, ia mengingatkan perlunya kepastian proyeksi fiskal bagi daerah sebagai dasar penghitungan kemampuan penarikan obligasi, mengingat perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor sempat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim.
Meskipun tingkat yield pasar saat ini tinggi, Emil memandang persiapan obligasi daerah tetap krusial untuk visi jangka panjang. “Kita bukan bikin obligasi untuk bulan depan, tapi untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Saya rasa memang perlu kita bicara spesifik, identifikasi project apa. Tidak ada yang sempurna bisa dibiayai 100 persen obligasi, pasti perlu ada pembiayaan yang komplementer,” kata Emil.
Proyek Bankable hingga Opsi Kredit Sindikasi BPD
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menyoroti bahwa kerangka regulasi obligasi daerah telah tersedia melalui UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 1 Tahun 2024, hingga POJK 10/2024, namun belum pernah terealisasi. Agus menegaskan obligasi daerah semestinya diposisikan sebagai akselerator investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, air bersih, dan transportasi publik.
“Seharusnya obligasi daerah itu bukan menggantikan atau substitusi karena adanya pemotongan, tapi ini adalah bagian dari penambahan investasi daerah,” jelas Agus. Ia mengusulkan agar pembayaran obligasi berbasis pada pendapatan proyek (*project-based revenue*) untuk menghindari beban APBD di masa mendatang.
Agus menyarankan adanya proyek percontohan yang bankable serta memiliki kepastian hukum. “Tantangan pembangunan daerah saat ini bukan sekadar mencari sumber pembiayaan, tapi bagaimana pembiayaan itu sendiri akan bisa memberikan nilai ekonomi yang maksimal bagi daerah, dan juga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” tutur Agus.
Sebagai opsi komplementer, Agus menawarkan skema kredit sindikasi dari himpunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui Asbanda, yang memiliki total aset Rp 1.100 triliun dengan kapasitas pembiayaan sindikasi Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun.
Jaminan Tata Kelola dan Minat Investor Pasar Modal
Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK I Made Bagus Tirthayatra menjelaskan OJK berada di tahap akhir setelah pemda mengantongi persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan. OJK memastikan semua peraturan terpenuhi untuk perlindungan investor publik dalam penerbitan obligasi daerah atau sukuk.
Pemda wajib menyiapkan prospektus lengkap, termasuk laporan keuangan auditan BPK dan pemeringkatan surat utang. Setelah dana terhimpun, keterbukaan informasi diawasi secara berkala melalui laporan keuangan tahunan dan laporan realisasi penggunaan dana setiap enam bulan sekali. Made menilai penerbitan obligasi daerah akan meningkatkan tata kelola birokrasi dan partisipasi warga.
“Sebagai sebuah entitas publik, maka governance-nya akan juga ditingkatkan otomatis, karena peraturan-peraturan di pasar modal itu mewajibkan untuk memiliki prinsip-prinsip good corporate governance. Artinya dari sisi transparansi, akuntabilitas, responsibility, akan semakin ditingkatkan,” jelasnya.
Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Juwita Lestari menyampaikan optimisme dari sisi pasar modal. Ia menyatakan bahwa aliran modal asing pada pasar obligasi domestik secara year-to-date masih mencatatkan angka positif, menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. “Artinya kepercayaan investor atas Indonesia, makro, masih baik. Dan tentunya ini akan menjadi satu referensi kami bahwa apabila penerbitan obligasi daerah ini bisa pecah telur, appetite dari investor itu tentunya ada,” ungkap Juwita.
Namun, Juwita menggarisbawahi pentingnya persiapan matang dan menjaga kemampuan bayar daerah agar tidak terjadi gagal bayar (*default*) yang dapat mencederai kepercayaan pasar. “Begitu obligasi ini terbit, nanti akan ada kewajiban-kewajiban pembayaran bunga ataupun pembayaran imbal hasil kepada investor, kemudian pada saat jatuh tempo juga harus dilunasi,” tegasnya.
Aspirasi Publik hingga Masukan Daerah 3T
Sesi tanya jawab diwarnai antusiasme peserta, khususnya dari kalangan mahasiswa. Pertanyaan muncul terkait kesinambungan obligasi jangka panjang, pelibatan warga dalam penentuan proyek, serta kekhawatiran mengenai syarat batas maksimal pinjaman dan rasio keuangan bagi daerah kepulauan dan wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
Para panelis sepakat bahwa masyarakat wajib dilibatkan sejak tahap perencanaan agar proyek sesuai prioritas kebutuhan publik. Emil Dardak menegaskan bahwa proyek besar yang dibiayai obligasi pasti melewati pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang substansial.
Masukan terkait penyesuaian regulasi bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas dicatat oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI sebagai bahan pendalaman lebih lanjut, seiring dengan penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah kepada pimpinan MPR dan DPR RI. Upaya ini bertujuan mendorong lahirnya payung hukum pembiayaan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Komentar