Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, memberikan peringatan keras kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai maraknya ancaman serangan siber yang menargetkan sistem perbankan dan pembayaran digital di Indonesia. Ia menekankan bahwa gangguan pada sektor keuangan tidak hanya berpotensi menimbulkan masalah teknis, tetapi juga dapat memicu kepanikan publik, menghambat aktivitas ekonomi, hingga mengancam stabilitas nasional dan kedaulatan siber Indonesia.
Bamsoet menjelaskan bahwa transformasi digital telah mengubah sektor perbankan, sistem pembayaran, pusat data, energi, transportasi, rumah sakit, hingga jaringan komunikasi pemerintahan menjadi infrastruktur informasi yang sangat vital. Oleh karena itu, penguatan ketahanan siber di sektor keuangan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa.
“Ketahanan siber harus ditempatkan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Negara yang kuat bukan hanya mampu menjaga wilayahnya di darat, laut, dan udara, tetapi juga harus mampu melindungi ruang digitalnya; termasuk komunikasi strategis negara, data rakyat, dan uang masyarakat yang tersimpan dalam sistem perbankan,” ujar Bamsoet usai mengikuti Rapat Bidang I Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan bahwa risiko serangan siber semakin meningkat seiring dengan pesatnya transaksi digital. Data Bank Indonesia menunjukkan volume pembayaran digital mencapai 5,50 miliar transaksi pada Juli 2026, tumbuh 28,69 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi mobile dan internet banking pada Agustus 2026 mengalami pertumbuhan 44,13 persen secara tahunan.
Menurut Bamsoet, pertumbuhan pesat transaksi digital ini harus dibarengi dengan penguatan keamanan sistem, manajemen risiko, serta kesiapan dalam pemulihan layanan. “Digitalisasi mempercepat ekonomi, tetapi juga memperbesar permukaan serangan. Satu serangan terhadap bank besar, penyedia sistem pembayaran, atau pusat data dapat menimbulkan efek berantai. Nasabah kesulitan mengakses rekening, transaksi terganggu, pelaku usaha tidak dapat menerima pembayaran, dan kepercayaan publik bisa tertekan,” tuturnya.
Bamsoet juga menyoroti data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat sekitar 3,2 miliar anomali trafik siber sepanjang 1 Januari hingga 12 Oktober 2026, dengan 95,94 persen di antaranya didominasi oleh malware. Pemantauan selama 24 jam pada 7 November 2026 mendeteksi sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber. Meskipun angka ini tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan serangan, data tersebut menjadi peringatan akan kompleksitas dan keberlangsungan ancaman digital.
Bamsoet mengingatkan Indonesia tidak boleh menunggu hingga terjadi gangguan besar pada layanan perbankan. Ia mencontohkan Jepang yang mengalami peningkatan penipuan dan akses ilegal pada layanan keuangan digital, Prancis yang diserang DDoS pada ekosistem La Poste, serta Italia yang mencatat peningkatan insiden siber pada lembaga keuangan. Negara lain seperti Spanyol, Portugal, Belgia, dan Malaysia terus memperkuat pengawasan, simulasi krisis, hingga mitigasi risiko.
“Pelajarannya jelas: tidak ada negara dan tidak ada bank yang sepenuhnya kebal. Indonesia harus bergerak sebelum serangan besar terjadi, bukan baru berbenah setelah pelayanan publik lumpuh, sistem pembayaran terganggu, atau data nasabah bocor. Ketahanan perbankan adalah bagian dari ketahanan nasional,” tegasnya.
Ia mencontohkan Malaysia yang memperketat pengawasan keamanan siber perbankan dan penanganan penipuan digital, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi standar keamanan. Di Eropa, penerapan Digital Operational Resilience Act (DORA) sejak 2025 memperkuat ketahanan digital sektor keuangan melalui kewajiban pelaporan insiden, pengujian ketahanan, dan pengelolaan risiko pihak ketiga.
Bamsoet melihat Indonesia memiliki fondasi regulasi yang kuat, seperti pedoman ketahanan dan keamanan siber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penguatan sistem informasi oleh Bank Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah memastikan konsistensi penerapan, pengawasan ketat, dan pengujian berkala terhadap seluruh ketentuan tersebut.
Ia mendorong pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BSSN, BIN, Polri, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta industri perbankan untuk membangun pusat koordinasi krisis siber sektor keuangan yang terintegrasi. Upaya ini perlu didukung audit keamanan berkala, red teaming, pengujian penetrasi, simulasi serangan, penyediaan cadangan data yang aman, serta standar waktu pemulihan layanan.
“Bank nasional harus memperkuat enkripsi, autentikasi berlapis, deteksi transaksi anomali secara waktu nyata, perlindungan aplikasi perbankan, dan kesiapan pemulihan layanan. Risiko tidak hanya datang dari peretas yang menyerang langsung, tetapi juga dari kelemahan vendor, pusat data, perangkat pegawai, kebocoran kredensial, phishing, malware, dan rekayasa sosial berbasis kecerdasan buatan,” ujar Bamsoet.
Ia juga menyoroti ancaman deepfake, pemalsuan suara pejabat, ransomware, pencurian identitas digital, hingga penyalahgunaan AI untuk menipu nasabah. Oleh karena itu, peningkatan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kedisiplinan tata kelola, serta literasi digital masyarakat.
Terkait dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto, Bamsoet menegaskan bahwa perkara tersebut harus ditangani melalui penyelidikan yang profesional, independen, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Penanganan harus mengungkap fakta secara objektif, memastikan pihak yang bertanggung jawab, mengevaluasi potensi penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat pengamanan perangkat dan jaringan komunikasi pejabat negara.
“Jika terdapat bukti pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya harus diproses tegas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan, kekuasaan, atau kedekatan. Namun seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah,” pungkasnya.
Komentar