JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengingatkan peringatan Hari Pahlawan 10 November harus menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh bermain api dengan pengkhianatan, apalagi melakukan upaya makar terhadap negara.
Menurut Bamsoet, para pahlawan telah berjuang merebut kemerdekaan dengan cucuran darah dan pengorbanan. Oleh karena itu, tugas generasi penerus adalah memastikan kemerdekaan tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, mulai dari ketersediaan pangan yang terjangkau, lapangan pekerjaan yang layak, hingga akses pendidikan berkualitas, hunian yang layak, serta keadilan hidup bagi seluruh anak bangsa.
Bamsoet menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan percepatan pembangunan. Namun, negara harus memastikan setiap keluarga memiliki solusi untuk keluar dari jerat kemiskinan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, penguasaan keterampilan, akses permodalan, program perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan kesempatan berusaha yang nyata.
“Melawan kemiskinan dan ketimpangan adalah bentuk kepahlawanan di masa kini. Negara tidak boleh hanya berhenti pada penyaluran bantuan semata. Yang terpenting adalah membuka jalan agar rakyat dapat mandiri, memiliki pekerjaan, usaha, keterampilan, dan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bamsoet memaparkan agenda pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilainya sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan kemandirian nasional. Agenda tersebut meliputi penguatan swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, pembangunan perumahan rakyat, serta penguatan ekonomi perdesaan.
Kedaulatan pangan, kata Bamsoet, harus diwujudkan dengan keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan. Ini mencakup modernisasi irigasi, kepastian pasokan pupuk dan benih, perbaikan rantai distribusi, serta stabilisasi harga yang menguntungkan produsen dan konsumen.
“Dahulu para pahlawan mengusir penjajahan dari bumi pertiwi. Kini, kita harus mengusir ketergantungan ekonomi, pangan, energi, dan teknologi. Bangsa yang besar tidak cukup hanya kaya sumber daya alam; bangsa yang besar harus mampu mengolah kekayaannya untuk kemakmuran rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Bamsoet menekankan bahwa semangat kepahlawanan harus tercermin dalam tata kelola pembangunan yang baik. Pemerintah dan berbagai elemen bangsa perlu bersatu padu dalam satu barisan kebangsaan. Ia meyakini bahwa semangat gotong royong, yang merupakan kekuatan asli Indonesia, akan membawa bangsa menuju Indonesia Emas 2045 jika pemerintah memiliki arah yang jelas, dunia usaha berinvestasi, perguruan tinggi berinovasi, dan rakyat diberi ruang untuk berkembang.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak generasi muda untuk menjadikan Hari Pahlawan sebagai panggilan untuk berkarya. Semangat kepahlawanan, menurutnya, harus menjadi benteng moral dalam menghadapi segala tindakan yang mengancam kewibawaan negara, stabilitas pemerintahan, dan persatuan nasional.
Bamsoet juga menyinggung kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mendesak agar kasus tersebut diproses secara transparan. Menurutnya, tindakan penyadapan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan negara karena berpotensi membocorkan arah kebijakan strategis, komunikasi pemerintahan, dan langkah-langkah negara dalam menjaga keamanan nasional.
“Para pahlawan telah mengorbankan segalanya demi mendirikan dan mempertahankan republik ini. Oleh karena itu, tidak boleh ada celah bagi siapa pun untuk bermain-main dengan keamanan negara, merusak kewibawaan Presiden, atau memanfaatkan situasi demi memecah belah persatuan bangsa. Kritik adalah bagian dari demokrasi, namun makar dan pengkhianatan terhadap negara bukanlah demokrasi,” tegas Bamsoet.
Bamsoet mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi untuk memecah belah bangsa. Perbedaan pandangan politik harus disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang ada.
“Pada Hari Pahlawan ini, kita tegaskan kembali bahwa persatuan nasional adalah hal yang tidak bisa ditawar. Negara harus bertindak tegas terhadap setiap ancaman, rakyat harus cerdas dalam menghadapi provokasi, dan seluruh elemen bangsa harus berdiri tegak menjaga pemerintahan yang sah serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Komentar