Wakil Ketua Umum sekaligus Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menyambut baik gelaran Musyawarah Nasional (Munas) FKPPI yang dijadwalkan berlangsung pada 3-5 Desember 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta. Ia menilai munas tersebut menjadi momentum krusial untuk memperkuat konsolidasi, regenerasi kepemimpinan, serta menentukan arah perjuangan organisasi ke depan.
Dukungan penuh diberikan oleh Ketua Umum FKPPI, Pontjo Sutowo, kepada Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, untuk memimpin FKPPI periode 2026-2031. Dukungan ini datang melalui mekanisme musyawarah mufakat atau aklamasi, setelah Titiek Soeharto berhasil mendapatkan dukungan dari 34 ketua pengurus daerah (PD) dan tiga organisasi pendukung.
“FKPPI adalah rumah besar keluarga pejuang, keluarga besar TNI-Polri, dan kader kebangsaan. Karena itu, Munas harus menjadi ruang persatuan, bukan arena perpecahan. Siapa pun yang mendapat mandat harus lahir dari mekanisme organisasi yang sah, terbuka, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan besar FKPPI serta bangsa Indonesia,” ujar Bamsoet dalam pertemuan silaturahmi dengan Pontjo Sutowo di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Bamsoet memandang dukungan Pontjo Sutowo terhadap kepemimpinan Titiek Soeharto pada munas mendatang sebagai cerminan kedewasaan organisasi dan semangat keberlanjutan. Menurutnya, musyawarah mufakat merupakan tradisi luhur bangsa sekaligus karakter khas organisasi FKPPI.
“Bila seluruh peserta memiliki pandangan yang sama untuk aklamasi dan formatur tunggal, maka hal itu harus dipahami sebagai wujud persatuan, bukan sekadar prosedur pemilihan,” tegas Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet juga menyatakan dukungannya terhadap gagasan Ketua Umum Pontjo Sutowo untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) FKPPI pada Munas 2026. GBHP ini diharapkan menjadi pedoman jangka panjang organisasi agar arah perjuangan FKPPI tetap konsisten, lintas generasi, dan tidak berubah-ubah seiring pergantian kepemimpinan.
“FKPPI harus memiliki haluan perjuangan yang mampu menjaga kesinambungan organisasi lintas kepengurusan. Kita tidak boleh setiap pergantian kepemimpinan kembali mencari arah dari awal. GBHP harus menjadi kompas yang memastikan siapa pun yang memimpin FKPPI tetap bergerak dalam satu visi besar, dengan program yang terukur dan relevan terhadap kebutuhan bangsa,” katanya.
Bamsoet menyoroti urgensi GBHP di tengah tantangan kebangsaan yang terus berkembang. Ia menjelaskan bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional saat ini tidak hanya terbatas pada keamanan fisik, tetapi juga mencakup polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, disinformasi digital, ketergantungan ekonomi, percepatan teknologi, serta kompetisi geopolitik dan geoekonomi global.
“Jangan sampai FKPPI kuat dalam jumlah anggota, tetapi arah geraknya berubah-ubah mengikuti siapa yang sedang memimpin. Organisasi besar harus mempunyai garis perjuangan yang lebih permanen. Program boleh berubah menyesuaikan kebutuhan zaman, tetapi nilai, visi, dan tujuan perjuangannya harus mempunyai pijakan yang kokoh,” jelas Bamsoet.
Ia menambahkan bahwa GBHP dapat menjadi landasan penyusunan agenda jangka panjang FKPPI untuk 10 hingga 20 tahun ke depan, yang kemudian diterjemahkan menjadi program kerja nasional, daerah, cabang, hingga tingkat desa dan kelurahan. Bamsoet menekankan pentingnya setiap kepengurusan untuk dapat menjawab tiga pertanyaan sederhana: apa yang dikerjakan, untuk siapa manfaatnya, dan apa hasil yang dapat diukur.
“Dengan begitu, keberhasilan FKPPI tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi dari kontribusi nyata kader bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Bamsoet.
GBHP, lanjut Bamsoet, diharapkan dapat mempertegas jati diri FKPPI sebagai organisasi bela negara, kader kebangsaan, dan rumah bersama generasi penerus keluarga besar TNI-Polri. FKPPI harus berperan menjaga persatuan nasional, mencetak pemimpin berkarakter, memperkuat kesejahteraan rakyat, mendukung ketahanan pangan dan ekonomi, serta membangun literasi digital untuk melawan hoaks dan disinformasi.
“Bela negara hari ini jauh lebih luas. Generasi muda dapat membela negara melalui prestasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, kepedulian sosial, menjaga persatuan, melawan disinformasi, serta ikut menyelesaikan persoalan masyarakat. GBHP harus membuat FKPPI semakin relevan bagi Generasi Milenial dan Gen-Z yang merupakan kekuatan besar kader organisasi,” pungkas Bamsoet.
Komentar