JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, terungkap bahwa Listyo Sigit diduga menjadi penerima akhir atau ‘end user’ dari hasil penyadapan tersebut.
Jenderal Suyudi memaparkan kasus ini secara rinci di hadapan Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu LSP (Listyo Sigit Prabowo), SU (Slamet Uliandi), EH (Eko Hadi Santoso), dan AS (Ahrie Sonta). Keempat tersangka ini diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa penyadapan.
Menurut Suyudi, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri saat kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS. LSP kemudian menerima hasil akhir dari penyadapan tersebut. Peran ini dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Tersangka kedua adalah Irjen Slamet Uliandi (SU), yang pada periode 2021 hingga Oktober 2026 menjabat sebagai Kadiv TIK Polri. SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan berupa laporan harian serta analisis kepada Jenderal LSP.
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso (EH), yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU. Perintah ini disebut berasal dari Jenderal LSP, dan EH memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa adanya surat permohonan penyidik.
Sementara itu, Ahrie Sonta (AS), yang merupakan eks Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari Jenderal LSP. AS kemudian meneruskan perintah tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan resmi. Ia juga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.
Lebih lanjut, Suyudi menambahkan bahwa Ahrie Sonta juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk data suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang berisi perintah penyadapan.
Komentar