JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengikuti rapat bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026) pagi untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Dalam rapat tersebut, anggota dewan secara luas memberikan dukungan kepada Polri untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana makar yang disangkakan kepada LSP dan tiga tersangka lainnya.
Rapat perdana Jenderal Suyudi dengan Komisi III DPR ini menjadi momen penting untuk membahas temuan-temuan terkait kasus penyadapan ilegal. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, secara spesifik meminta Kapolri Suyudi untuk memaparkan hasil penyelidikan terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga tersangka lain yang turut terseret dalam kasus ini adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa kasus penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya berhenti pada penyadapan. Ia menduga ada serangkaian perbuatan ilegal lain yang dilakukan para tersangka, seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi. Menurutnya, rangkaian perbuatan tersebut berpotensi menghambat presiden dalam menjalankan tugasnya, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar.
Dukungan Pengusutan Dugaan Makar
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendorong Kapolri Jenderal Suyudi untuk tidak ragu mengusut dugaan upaya makar. Ia menyoroti banyaknya alat penyadapan yang dimiliki oleh Polri dan potensi penyalahgunaannya. “Ini alat sadap banyak, teman-teman. Teman-teman mau memakai apa, mau memakai Wi-Fi kek, mau memakai nggak ada SIM-nyalah. Semua bisa disadap, dan aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar, dan ini bahaya. Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar, ini sama saja musuh negara,” tegas Sahroni dalam rapat.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN, Nazaruddin Dek Gam, meminta Kapolri tidak ragu menerapkan pasal makar terhadap keempat tersangka. Ia mendesak agar Listyo Sigit dan ketiga jenderal lainnya dijerat dengan pasal makar jika terbukti melakukan perbuatan yang merongrong kedaulatan negara. “Saran dari kami Pak Kapolri, 4 orang ini bukan hanya dikenakan kasus UU di penyadapan, pasal-pasal di penyadapan, tapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa aja ke makar, Pak,” ujar Dek Gam.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, juga menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Suyudi untuk mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus ini. Ia meyakini bahwa Listyo Sigit dan pihak-pihak lain yang terseret kasus tersebut telah melakukan makar. Safaruddin juga mempertanyakan siapa pihak yang menerima manfaat dari hasil penyadapan tersebut dan mengacu pada Pasal 160 KUHP baru, ia menilai penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dari persiapan untuk menggulingkan Presiden. “Saya minta lakukan bukan penyelidikan saja Pak Kabareskrim, penyidikannya jadi ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit cs dan atasannya Listyo Sigit dikenakan pasal makar, Pak. Itu, Pak, jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Komisi III berada di belakang Bapak,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menduga penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit bersama tiga jenderal lainnya terhadap presiden bermotif politik. Ia berpendapat bahwa semua pihak mengetahui siapa pengguna hasil sadapan tersebut dan untuk apa penyadapan itu dilakukan. Benny menekankan, “Pak Kapolri tak boleh segan-segan, tidak boleh eweuh pekeweuh, harus ambil langkah tegas, ini negara kita, jaga martabat Presiden, jaga martabat bangsa ini.” Ia menambahkan, “Jadi dengan bahasa yang agak lugas, bahasa kami orang dari Indonesia timur, ini adalah cara yang ditempuh, cara melawan hukum, untuk terjadinya suksesi inkonstitusional. Karena itu, kami minta Kapolri jangan segan-segan terapkan pasal makar untuk kasus penyadapan ini.”
Polri Mulai Usut Dugaan Makar
Menanggapi masukan dari Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa Polri akan mengusut dugaan tindak pidana makar yang dilakukan oleh Sigit cs. Ia mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar, di samping dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik.
Saat ini, Polri masih mendalami bukti-bukti dugaan makar tersebut. Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh para tersangka.
Komentar