JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, menanggapi keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Menurut Sudding, langkah pengunduran diri tersebut merupakan pilihan yang lebih elegan dibandingkan jika Gibran harus diberhentikan melalui proses pemakzulan atau impeachment.
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sarifuddin Sudding kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Sudding menjelaskan bahwa dengan pengunduran diri Gibran, proses selanjutnya akan mengikuti aturan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” sambungnya.
Dirinya, yang merupakan salah satu Anggota DPR yang ikut menandatangani usulan HMP pemakzulan Gibran, menekankan urgensi proses pergantian Wakil Presiden di MPR. “Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” ungkap Sudding.
Ketua Fraksi PAN MPR itu menilai keputusan Gibran mengundurkan diri dapat menjaga stabilitas politik. Ia berpendapat, jika HMP tetap digulirkan, akan ada konsekuensi hukum yang lebih luas. “Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” jelas Ketua DPW PAN Sulawesi Tengah tersebut.
Lebih lanjut, Sudding menambahkan bahwa konsekuensi hukum tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen atau manipulasi regulasi yang dapat menyeret pihak lain untuk dimintai pertanggungjawaban. “Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban,” imbuh Sudding.
Sudding mengingatkan bahwa jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata diperoleh melalui dukungan politik dan hasil pemilihan umum. Proses pencalonan dan pengisian jabatan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan konstitusional dan perundang-undangan. “Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR. Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. “Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Komentar