Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu yang menyebutkan namanya berpotensi diusulkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Yusril menyatakan mempersilakan segala aspirasi yang muncul dari publik.
“Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa,” ujar Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan penunjukan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini Presiden Prabowo memiliki pemahaman politik yang matang untuk membantu kelancaran pemerintahan selama tiga tahun ke depan.
“Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki batas waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah surat permintaan resmi dikeluarkan.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Saat ini, MPR masih dalam proses menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Agenda selanjutnya adalah rapat pimpinan MPR untuk membahas proses tersebut. Setelah rapat pimpinan, akan dilanjutkan dengan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR dan anggota DPD.
Terhitung sejak hari pengunduran diri Gibran, MPR memiliki tenggat waktu selama 60 hari untuk menentukan dan menetapkan wakil presiden definitif.
“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” tutup Muzani.
Komentar