Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keimigrasian, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara mengenai isu yang menyebutkan namanya masuk dalam daftar usulan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menjadi calon wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril menyatakan menghargai segala aspirasi yang muncul dari masyarakat.
“Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya enggak bisa berkomentar apa-apa,” ujar Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai calon wakil presiden kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia meyakini Prabowo memiliki pemahaman politik yang matang untuk membantu kelancaran pemerintahan selama tiga tahun ke depan.
“Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah MPR mengeluarkan surat permintaan resmi.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), usai menerima kedatangan Gibran.
Saat ini, MPR masih dalam proses menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk memproses pengunduran diri tersebut. Setelah rapat pimpinan, majelis akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Terhitung sejak hari pengunduran diri Gibran, MPR memiliki waktu 60 hari untuk menentukan wakil presiden definitif.
“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” pungkas Muzani.
Komentar