Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menduga penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga jenderal lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto memiliki motif politik. Benny berpendapat bahwa penyadapan ini bertujuan untuk membuat rakyat Indonesia marah dan membenci Prabowo.
“Bagi kami ini adalah penyadapan politik, ini bukan penyadapan biasa. Kami melihat kasus penyadapan ini bukan penyadapan biasa, dengan hanya menggunakan pasal-pasal penyadapan yang ditentukan dalam UU ITE, penyalahgunaan wewenang, penyadapan tanpa hak, tapi kami melihat ada motif politik, ada tujuan politik,” ujar Benny saat rapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Benny menjelaskan lebih lanjut motif politik yang dimaksud. Ia menyebut bahwa Listyo Sigit dan jenderal lainnya berupaya merampas kekuasaan yang sah dari Prabowo melalui cara-cara inkonstitusional. Hal ini dilakukan dengan menyadap kegiatan Presiden dan segala hal negatif terkait Presiden dan Istana, kemudian menyebarluaskannya kepada publik untuk membangun kebencian.
“Dengan cara apa? Gimana caranya? Caranya ialah Kapolri melakukan penyadapan kegiatan Presiden, menyadap semua hal-hal yang jelek dari Presiden dan Istana, lalu dibuka ke publik untuk membangun dan menanamkan kebencian publik terhadap Presiden,” jelasnya.
Menurut Benny, penyebarluasan hasil sadapan yang berisi hal-hal buruk akan memicu kebencian kolektif dari rakyat. “Kalau terjadi kebencian kolektif, kebencian rakyat, dengan menyebarluaskan hasil-hasil sadapan yang isinya jelek-jelek itu, maka tentu rakyat akan mengamuk. Jadi sengaja rakyat Indonesia dibuat marah dengan menyebarluaskan berita-berita yang sumbernya dari penyadapan yang dilakukan oleh Kapolri terhadap Istana dan kegiatan Presiden Prabowo,” terangnya.
Oleh karena itu, Benny berpandangan bahwa Listyo Sigit dan jenderal lainnya harus dijerat pasal makar. Ia menegaskan bahwa semua pihak mengetahui siapa pengguna hasil sadapan tersebut dan untuk tujuan apa penyadapan itu dilakukan.
“Pak Kapolri tak boleh segan-segan, tidak boleh eweuh pekeweuh, harus ambil langkah tegas, ini negara kita, jaga martabat Presiden, jaga martabat bangsa ini. Tadi apakah ditanya unsur-unsur terpenuhi? Menurut saya iya, ada kelompok ada komplotan, jadi kalau ditanya siapa pengguna hasil sadapan? Semua publik tahu siapa Kapolri Listyo Sigit, semua orang juga tahu, untuk apa penyadapan dilakukan? Semua juga tahu, hasilnya dibawa ke mana? Semua orang tahu,” tegasnya.
Benny menambahkan, “Jadi dengan bahasa yang agak lugas, bahasa kami orang dari Indonesia timur, ini adalah cara yang ditempuh, cara melawan hukum, untuk terjadinya suksesi inkonstitusional. Karena itu, kami minta Kapolri jangan segan-segan terapkan pasal makar untuk kasus penyadapan ini.”
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Jenderal Suyudi menyatakan bahwa keempat tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Saat ini, para tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang sakit stroke.
Komentar