JAKARTA – Penyidik Polri telah menahan mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi (SU), sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Status penahanan Slamet Uliandi kini adalah tahanan rumah.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan, penetapan tersangka dan penahanan rumah terhadap SU dilakukan pada 5 November 2026, sementara penahanan rumah dimulai pada 11 November 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026).
Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Irjen Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS). Ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Rutan Mako Brimob) Polri.
Kapolri juga merinci masa penahanan masing-masing tersangka. Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditahan hingga 23 November 2026, Irjen Eko Hadi hingga 22 November 2026, dan Irjen Ahrie Sonta hingga 21 November 2026.
Lima Tahapan Penyadapan Terungkap
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menguraikan modus operandi yang diduga dilakukan para tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Menurutnya, ada lima tahapan yang dilalui dalam proses penyadapan ini.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas 5 tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data,” jelas Suyudi.
Suyudi memaparkan bahwa perintah penyadapan awal diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada Irjen Eko Hadi dan Irjen Ahrie Sonta. “Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EA dan AS,” ujar Suyudi.
Lebih lanjut, perintah penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa adanya surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi. Pada tahap kedua, provisioning, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi dan filterisasi keterkaitan dengan perkara pro justicia.
Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan, yang dilakukan melalui sistem PLX. Petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, yang kemudian ditranskripsikan. Tahap keempat adalah pelaporan hasil penyadapan yang dilakukan secara berjenjang kepada Kabag Pon SU hingga Jenderal LSP. “Pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabag Pon SU hingga jenderal LSP,” katanya.
Tahap kelima adalah penghapusan data. Suyudi menyebutkan bahwa pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS, yang dilaksanakan oleh tim TSU. “Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkapnya.
Komentar