JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal. Suyudi mengungkapkan bahwa Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menerima laporan harian hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya.
Dalam kasus ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, dan Ahrie Sonta, yang sudah dipecat dari Polri. Menurut Suyudi, Listyo Sigit, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode tersebut, diduga menentukan target penyadapan dan menyampaikannya secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat sebagai Kabagmon Polri.
Perintah tersebut kemudian diteruskan oleh Ahrie Sonta kepada Irjen Slamet Uliandi, yang kala itu menjabat sebagai Kadiv TIK Polri. Suyudi menyatakan, “Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.”
Lebih lanjut, Suyudi menjelaskan bahwa Irjen Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan ilegal. Hal ini dimungkinkan karena Slamet Uliandi menjabat sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. “SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan,” ungkap Suyudi.
Selain memberikan persetujuan, Slamet Uliandi juga diduga meneruskan laporan harian hasil penyadapan kepada Listyo Sigit. Laporan tersebut tidak hanya berisi hasil penyadapan, tetapi juga analisis terkait. “Meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” pungkas Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Komentar