Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengenai pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, termasuk KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan.
Budi menjelaskan bahwa pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Ia menekankan bahwa objek yang disadap tidak serta-merta dapat diartikan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang sedang diusut. “Bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan,” ujar Budi kepada wartawan pada Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, Budi menyatakan keyakinannya bahwa Polri akan mengungkap perkara penyadapan ini secara terang benderang. Ia juga melihat adanya dukungan dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap proses hukum yang tengah berjalan. “Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” tuturnya.
Mengenai apakah ada pimpinan atau penyidik KPK yang menjadi objek penyadapan, Budi mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari ranah penyidikan Polri. “Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana,” jelasnya.
Budi memastikan bahwa koordinasi antara KPK dan Polri terus berjalan secara intensif, baik di tingkat pimpinan maupun jajaran di bawahnya. “Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung,” ucapnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam RDP dengan Komisi III DPR mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal. Suyudi menyebut Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user.
Suyudi memaparkan bahwa target penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden RI Prabowo Subianto, tetapi juga mencakup lingkar istana, kementerian, lembaga negara, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Komentar