Sosok Brigjen TK Terungkap dalam Kasus Penyadapan Ilegal, Jalani Pemeriksaan Internal Polri

Polri membenarkan sosok berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto adalah seorang perwira tinggi berpangkat Brigjen. Ia kini diperiksa Propam.

Sosok Brigjen TK Terungkap dalam Kasus Penyadapan Ilegal, Jalani Pemeriksaan Internal Polri
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (Foto: Istimewa).

JAKARTA – Polri angkat bicara mengenai sosok berinisial TK yang terseret dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sosok TK disebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, TK merupakan perwira tinggi (pati) Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Namun, ia tidak merinci nama lengkap maupun jabatan spesifik yang diemban TK di institusi kepolisian.

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Johnny menambahkan, TK saat ini sedang diproses secara internal oleh institusi kepolisian terkait dugaan pelanggaran profesi. Selain itu, keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang telah menjerat empat tersangka sebelumnya.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemeriksaan etik internal dan penyidikan dugaan tindak pidana berjalan secara simultan guna membongkar tuntas fakta perkara serta peran setiap pihak yang terlibat.

Keterlibatan TK sebelumnya diungkap oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11). Suyudi membeberkan bahwa tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) diduga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan atau surveillance.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Empat Perwira Tinggi Ditetapkan Tersangka

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan pasca menderita stroke.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan KSP pada Rabu (4/11). Terbaru, Polri juga memecat Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dari kedinasan Polri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *