Jakarta – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan apresiasi dan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas penindakan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua ICMI, Arif Satria, menyambut baik langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terhadap para tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri.
“ICMI menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, objektif, dan adil tanpa pandang bulu,” ujar Arif dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/1/2026).
Arif berharap penanganan kasus ini dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum. ICMI juga mengimbau umat Islam, khususnya keluarga besar ICMI di seluruh Indonesia, untuk tetap tenang, menjaga suasana kondusif, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi atau provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.
“Kami mengajak seluruh keluarga besar ICMI dan umat Islam untuk menjadi bagian dari solusi, menjaga kesejukan di tengah masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arif mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai institusi negara yang berwenang dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga keselamatan bangsa dan keutuhan negara, sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Marilah kita menjaga Indonesia dengan ketenangan, kejernihan berpikir, semangat persaudaraan, dan tanggung jawab kebangsaan. Dengan persatuan dan ikhtiar bersama, berbagai tantangan dapat kita hadapi demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.
Arif menambahkan bahwa menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Setiap persoalan, menurutnya, perlu disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan melalui dialog, mekanisme konstitusional, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku. “Persatuan dan keselamatan bangsa harus menjadi prioritas kita bersama. Perbedaan pandangan hendaknya disikapi dengan kedewasaan dan semangat kebangsaan. Kita perlu menjaga Indonesia agar tetap rukun, damai, dan kokoh,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Perkembangan selanjutnya, penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan bahwa para tersangka diduga telah menyusup ke perangkat komunikasi Presiden Republik Indonesia. “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain terhadap Presiden Prabowo, para tersangka diduga juga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya, jurnalis, hingga pengusaha. “Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum ini diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga melakukan upaya penghapusan rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.
Komentar