JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, terutama hutan primer. Keputusan ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan aksi iklim.
Pernyataan ini disampaikan oleh Hashim saat berpartisipasi dalam Antalya Leaders Summit, yang digelar di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Ia mengawali penjelasannya dengan menyatakan bahwa Indonesia akan berupaya mencapai keseimbangan antara pembangunan dan aksi iklim.
“Kami tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: kita harus mewujudkan keduanya,” ujar Hashim dalam pidatonya pada Kamis (12/11/2026). Ia menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Pemerintah juga akan mengakselerasi transisi menuju energi yang lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan yang terdegradasi.
Dalam upaya mencapai swasembada pangan, Hashim secara spesifik menegaskan keputusan pemerintah untuk tidak memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan. “Selain itu, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, pemerintah telah memutuskan untuk tidak memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer,” jelasnya.
Hashim menekankan bahwa pembangunan harus senantiasa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan mereka dalam menghadapi dampak perubahan iklim. “Pembangunan harus membuat rakyat semakin sejahtera dan tangguh. Kami menerjemahkan berbagai prioritas tersebut ke dalam aksi nyata,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hashim menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih atau net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Komitmen ini telah ditegaskan kembali melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia. “Indonesia menegaskan kembali komitmen kami untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat,” katanya.
Komentar