Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Menurutnya, regulasi ini sangat penting untuk memperjelas kewenangan setiap lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, serta menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
TB Hasanuddin menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menekankan bahwa mekanisme kewenangan penyadapan harus diatur secara jelas melalui undang-undang. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kasus, termasuk dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke Presiden Prabowo Subianto.
“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” tegas TB Hasanuddin. “Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya.”
TB Hasanuddin juga menyoroti bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung perlu disertai dengan pembatasan dan pengawasan yang ketat. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum yang kuat.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin mendorong penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin bahwa penyadapan tidak melanggar hak privasi warga negara. RUU Penyadapan ini diharapkan akan mencakup pengaturan mengenai kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, hingga sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Komentar