Jakarta – Gibran Rakabuming Raka telah secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Keputusan ini disambut dengan berbagai mekanisme konstitusional yang akan segera dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebelumnya, Gibran bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11/2026) pagi. Setelah pertemuan tersebut, Gibran bertolak menuju gedung MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti. Muzani menjelaskan bahwa MPR akan segera mengirimkan surat permintaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti. Batas waktu pengajuan dua nama tersebut adalah paling lambat 14 hari sejak surat permintaan MPR dikeluarkan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden dengan berat hati. “Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Prabowo menambahkan bahwa Gibran telah menunjukkan sikap kesatria dan langkah yang penuh tanggung jawab. “Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” katanya.
Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Setelah Gibran resmi mundur, MPR akan menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Berikut adalah tahapan-tahapannya:
- Kursi Wakil Presiden dinyatakan kosong.
- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak kekosongan, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru, sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 46 ayat 1 UU MD3.
- Presiden terpilih mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 2 UU MD3.
- Dalam sidang paripurna, MPR akan memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang telah diusulkan oleh Presiden, sesuai Pasal 46 ayat 3 UU MD3.
- Sebelum pemilihan dilakukan, kedua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR, merujuk pada Pasal 46 ayat 4 UU MD3.
- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden, sesuai Pasal 46 ayat 5 UU MD3.
- Apabila terjadi hasil suara yang sama banyak, pemilihan akan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3).
- Jika hasil pemilihan ulang tetap sama, maka Presiden berhak memilih salah satu di antara calon wakil presiden tersebut (Pasal 46 ayat 7 UU MD3).
- MPR kemudian akan melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).
Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa MPR tidak perlu menggelar sidang untuk membahas persetujuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, hal ini serupa dengan mekanisme pengunduran diri Presiden ke-2 RI Soeharto pada tahun 1998.
“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menambahkan bahwa untuk mempercepat proses, MPR akan menggelar sidang guna menyatakan kekosongan posisi wapres. Pada saat yang sama, Presiden akan diminta untuk mengusulkan dua nama pengganti Gibran. “Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-Undang MD3, eh, yang mengatur tentang masalah ini,” jelasnya.
Meskipun demikian, Yusril menekankan bahwa mekanisme penggantian Gibran akan berbeda dengan kasus Soeharto yang merupakan presiden. Pemilihan wakil presiden nantinya akan dilakukan secara mandiri oleh MPR, tidak melibatkan rakyat secara langsung maupun lembaga lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komentar