Mantan Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar ST Siagian, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan fitnah ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo. Jaksa mendalami proses verifikasi ijazah saat Jokowi mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.
Jaksa menanyakan kepada Binsar mengenai prosedur yang dilakukan KPU setelah menerima legalisir ijazah. “Normanya KPU hanya melakukan verifikasi administrasi, yaitu ada dan tidak ada. Kemudian jika ada keganjilan atau dugaan ketidakbenaran, maka KPU dapat melakukan klarifikasi ke pihak terkait,” jelas Binsar.
Dalam keterangannya, Binsar juga mengonfirmasi bahwa fotokopi ijazah yang diserahkan saat pendaftaran tidak disertai dengan ijazah asli yang diperlihatkan kepada KPU. “Penyerahan ijazah yang dilegalisir tidak disertai dengan pembuktian ijazah asli. Hanya ijazah yang dilegalisir,” ujarnya.
Mengenai kehadiran calon saat pendaftaran, Binsar menyatakan bahwa sesuai ketentuan, calon yang bersangkutan memang harus hadir. Namun, jika ada persyaratan yang kurang dan perlu dilengkapi, hal tersebut dapat disampaikan oleh tim calon.
Sebelumnya, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi dengan menyebarkan informasi tidak benar mengenai ijazah Presiden. Atas perbuatannya, Roy didakwa melanggar berbagai pasal, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam persidangan sebelumnya, Jokowi telah hadir sebagai saksi dan menegaskan bahwa ijazah S-1 miliknya yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah asli. Ia juga menunjukkan ijazah tersebut di ruang sidang, namun Roy Suryo menolak kesaksian Jokowi.
Komentar