Gibran Ungkap Dilema Mundur dari Wapres dan Tinggalkan PDIP, Respons Partai: ‘Expired!’

Gibran Rakabuming Raka menceritakan pergulatan batin saat menerima pinangan Prabowo Subianto dan meninggalkan PDIP. Partai Banteng merespons pernyataannya.

Gibran Ungkap Dilema Mundur dari Wapres dan Tinggalkan PDIP, Respons Partai: 'Expired!'
Andreas Hugo Pareira. (Lamhot Aritonang/detikcom)

JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka, setelah resmi mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, menceritakan dilema yang dihadapinya saat dipinang oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Momen tersebut menandai keputusannya untuk meninggalkan partai lamanya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

PDIP, yang merupakan partai politik tempat Gibran bernaung sebelumnya, merespons pengakuan Gibran tersebut. Gibran menyampaikan pengalamannya melalui sebuah video monolog yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Kamis (12/11) malam, tak lama setelah pengunduran dirinya.

Awalnya, Gibran mengisahkan pergulatan batin yang dialaminya ketika menerima tawaran untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. “Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang. Saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya,” ungkap Gibran dalam video tersebut.

Gibran kemudian menjelaskan betapa beratnya proses mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Solo kepada orang lain. Selain itu, ia juga menyatakan beratnya keputusan untuk meninggalkan PDIP, partai yang dinilainya telah banyak membimbing dan membesarkannya. “Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ucap Gibran.

Respons PDIP Terhadap Pernyataan Gibran

Menanggapi cerita Gibran mengenai partai lamanya, sejumlah pengurus PDIP memberikan respons. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Parera, memberikan tanggapan singkat dengan menyatakan, “Expired!”.

Andreas menjelaskan makna ‘expired’ atau kedaluwarsa tersebut. Ia mengibaratkan makanan atau obat yang telah melewati batas waktu kedaluwarsa. “Expired itu artinya sudah lewat dari expiring date, alias kedaluwarsa. Kalau makanan expired dimakan bisa sakit perut, mencret. Kalau obat dipaksa minum bisa jadi racun,” tuturnya.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyampaikan pandangan serupa. Guntur menghormati kejujuran Gibran, namun menurutnya, hal tersebut sudah terlambat. “Intinya kami menghormati keputusan Gibran untuk mundur, dan juga kejujurannya bercerita soal kebimbangan serta pergulatan batinnya saat menerima pinangan Pak Prabowo. Mengakui pergulatan batin itu tidak mudah. Itu manusiawi. Tapi itu sudah lewat dan telat,” ujar Guntur.

Guntur menegaskan bahwa hubungan PDIP dengan Gibran, Bobby Nasution, dan Joko Widodo (Jokowi) telah lama berakhir. Ia menyatakan bahwa PDIP mengakhiri hubungan tersebut bukan karena dendam pribadi, melainkan sebagai keputusan organisasi. “Gibran, bersama Pak Jokowi, Bobby, dan puluhan kader lainnya setelah Pilpres dan Pilkada 2024, telah diberhentikan dari keanggotaan partai karena melanggar konstitusi, AD/ART partai dan tidak patuh pada keputusan ketua umum. Itu keputusan organisasi yang diambil sesuai aturan, bukan karena dendam atau perasaan pribadi,” jelas Guntur.

Guntur menambahkan bahwa kekecewaan PDIP terhadap Gibran timbul karena dianggap melanggar konstitusi dalam pencalonan wakil presiden 2024. Poin utama pelanggaran tersebut, menurutnya, adalah adanya manipulasi terhadap konstitusi dan dibukanya jalan pencalonan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yang terbukti memiliki pelanggaran etika berat dan keterlibatan keluarga Jokowi. “Kekecewaan kami waktu itu juga bukan soal ditinggalkan. Kami kecewa karena ada prinsip-prinsip yang dilanggar, Konstitusi diakali, dan karena jalan pencalonan dibuka lewat Putusan MK Nomor 90/2023 yg terbukti ada pelanggaran etika berat dan keterlibatan keluarga Jokowi,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, PDIP telah memberikan peringatan mengenai konsekuensi dari tindakan Gibran. Oleh karena itu, PDIP tidak bersorak saat Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, karena peristiwa tersebut dianggap sebagai pelajaran mahal bagi semua pihak. “Karena itu, kemarin saat Gibran mundur, kami tidak bersorak. Tidak ada yang patut dirayakan. Yang ada adalah pelajaran mahal bagi bangsa: kekuasaan harus diraih dengan cara yang benar, taat konstitusi, dan menghormati proses,” tegas Guntur.

Guntur berharap keputusan tersebut dapat menjadi awal pemulihan bagi demokrasi di Indonesia dan Gibran dapat menemukan ketenangan setelah melalui pergulatan panjangnya. “Semoga keputusan ini menjadi awal pemulihan bagi demokrasi kita, dan semoga Gibran menemukan ketenangan setelah pergulatan panjangnya. Dan bisa beristirahat dengan tenang setelah tidak jadi Wapres,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *