RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna, Selangkah Lagi Jadi UU

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disetujui dibawa ke paripurna DPR. Aturan ini diharapkan perangi kejahatan.

RUU Perampasan Aset Lolos ke Paripurna, Selangkah Lagi Jadi UU
Foto: Rapat RUU Perampasan Aset, 18 November 2026 (Anggi Muliawati/detikcom)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya segera memasuki tahap baru setelah seluruh fraksi di Komisi III DPR menyepakati untuk membawanya ke rapat paripurna. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Dari pihak pemerintah, hadir Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum) Eddy Hiariej, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

Seluruh Fraksi Sepakat RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset segera dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanyakan persetujuan para peserta rapat yang hadir, yang kemudian dijawab dengan seruan “Setuju.”

Seluruh fraksi dan pemerintah kemudian menandatangani naskah RUU Perampasan Aset yang telah disetujui. Selanjutnya, RUU ini akan diagendakan dalam rapat paripurna DPR terdekat untuk pengambilan keputusan akhir.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR, Soedeson Tandra, melaporkan bahwa tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset telah menyelesaikan tugasnya. Tim ini bertanggung jawab merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan. Tugas mereka mencakup perbaikan redaksional, penyisiran sinkronisasi pasal, hingga penyesuaian sistematika agar tidak terjadi pertentangan atau perbedaan penafsiran antar pasal.

Nomenklatur RUU ini pun telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan.

Pemerintah Mendukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

Pemerintah menyambut baik dan mendukung RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk segera dibawa ke paripurna DPR. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum) Eddy Hiariej menyatakan bahwa perampasan aset merupakan elemen krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya yang berpotensi merusak perekonomian nasional.

Eddy Hiariej menyampaikan apresiasi pemerintah atas penyelesaian pembahasan RUU ini. Ia menekankan bahwa perampasan aset, bahkan tanpa putusan pidana terhadap pelaku, menjadi bagian penting dalam menghadapi perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks. Selain korupsi, RUU ini juga mencakup perampasan aset terkait tindak pidana narkotika, psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas pada masyarakat.

Mekanisme perampasan aset yang efektif, menurut Eddy Hiariej, tidak hanya bergantung pada cakupan tindak pidana, tetapi juga pada bagaimana mekanisme tersebut dilaksanakan. Ia menambahkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan, dapat berjalan secara adil, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi hambatan prosedural yang selama ini muncul akibat pendekatan konvensional yang kaku.

Pokok-Pokok Pengaturan dalam RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, menjelaskan bahwa Panja telah menyisir sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Proses ini juga melibatkan berbagai masukan dari masyarakat dan para ahli untuk memperkaya materi RUU.

Beberapa pokok pengaturan dalam RUU ini meliputi prinsip dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, RUU ini mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria perampasan aset, termasuk untuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat luas, seperti kasus investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

RUU ini juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan yang berlaku. Pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pelaksanaan putusan, juga diatur.

Lebih lanjut, RUU Perampasan Aset menjamin perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, memberikan kesempatan pembuktian yang cukup. RUU ini juga mengatur upaya optimal dalam pengembalian aset kepada korban langsung dan pemanfaatan aset sitaan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan yang berkompeten, pengawasan oleh badan independen, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum menjadi poin penting lainnya. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset juga diatur.

Peran Aktif Wakil Ketua DPR dalam Pembahasan RUU

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, atas perhatian dan dukungan yang diberikan selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Perhatian khusus ini telah diberikan sejak rapat dengar pendapat umum (RDPU) pertama pada September 2025.

Habiburokhman mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini berlangsung intensif selama hampir setahun, dengan frekuensi rapat dengar pendapat umum yang tinggi, bahkan saat masa reses. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal.

Salah satu manfaat penting dari RUU Perampasan Aset yang disoroti adalah mekanisme penggantian kerugian bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Dengan UU ini, para korban dapat langsung menerima ganti kerugian dari penjualan aset pelaku tindak pidana, berbeda dengan sebelumnya di mana pengembalian kerugian seringkali melalui negara atau bahkan tidak sampai ke tangan korban.

Selain itu, RUU ini juga memuat sejumlah perlindungan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Habiburokhman menegaskan bahwa kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau pemerasan telah diantisipasi dan dilindungi dalam RUU tersebut, sehingga peluangnya sangat kecil.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *