Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi III DPR, Endang Agustina, menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan penipuan investasi ‘Tenun Tonic’ yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menyoroti maraknya kasus penipuan yang merugikan korban hingga miliaran rupiah.
“Saya pribadi sungguh prihatin dengan para korban yang telah menggantungkan pendapatan di Tenun Tonic ini justru malah dirugikan, ditipu, bahkan total kerugiannya mencapai ratusan miliar,” kata Endang kepada wartawan, Rabu (18/11/2026). Ia menambahkan bahwa modus kejahatan semacam ini seringkali menyasar kelompok rentan secara ekonomi demi keuntungan pribadi pelaku.
Endang memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Metro Jaya dan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini dan mendesak agar pelaku segera ditangkap. “Saya mendukung Pak Kapolda Metro dan jajaran untuk mengusut tuntas kasus ini. Pelaku harus ditangkap. Kasus ini harus menjadi perhatian bagi aparat untuk segera ditangani demi keberpihakan kepada para korban,” ujarnya.
Lebih lanjut, Endang mengungkapkan bahwa Komisi III DPR tengah berupaya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam waktu dekat. Ia optimis produk hukum ini akan mampu memulihkan hak-hak korban dalam tindak pidana, termasuk kasus penipuan.
Senada dengan Endang, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, juga berharap RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan pada rapat paripurna esok hari. Hinca menekankan bahwa RUU ini merupakan instrumen hukum yang krusial untuk pemulihan hak korban penipuan.
“Tangkap segera. Ini sudah sangat serius kami bahas di RUU Perampasan Aset. Hari ini kami finalkan RUU Perampasan Aset di Komisi III dan besok kami upayakan paripurna,” kata Hinca kepada wartawan, Rabu (18/11).
Hinca menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset, khususnya Pasal 4 ayat (3) huruf f dalam draf terbarunya, mencakup perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana selain korupsi, termasuk penipuan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
Bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf f dalam draf terbaru RUU Perampasan Aset adalah sebagai berikut:
“f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunąkan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.”
Kasus ‘Tenun Tonic’ sendiri bermula ketika puluhan orang melaporkan diri sebagai korban penipuan investasi syal rajut tersebut. Para korban sempat mendatangi sebuah ruko di Kalideres, Jakarta Barat, yang diduga milik Tenun Tonic. Dalam rekaman yang beredar, terlihat para korban mendatangi ruko tersebut didampingi petugas kepolisian.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan melalui aplikasi investasi Tenun Tonic. Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor LP/B/8754/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 16 November 2026, dengan pelapor RW (25) bersama 95 orang lainnya.
Meskipun nilai kerugian yang dilaporkan dalam laporan awal tercatat sebesar Rp 1,9 miliar, informasi mengenai dugaan kerugian mencapai Rp200 miliar masih terus didalami oleh Polda Metro Jaya. Pendalaman ini juga mencakup kemungkinan adanya korban lain yang belum tercatat dalam laporan yang ada.
Komentar