RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR Setelah 18 Tahun Penantian

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset setelah melalui penantian panjang selama 18 tahun. Komitmen bersama diwujudkan demi kepastian hukum.

RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR Setelah 18 Tahun Penantian
Anggota DPR RI dari Dapil Aceh, M. Nasir Djamil. (Foto: dok. DPR RI).

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset merupakan komitmen bersama yang telah lama dinantikan. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan bahwa produk undang-undang ini sudah ditunggu selama 18 tahun.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir kepada wartawan, Kamis (18/11/2026).

Nasir menjelaskan bahwa komitmen kelembagaan ini harus diwujudkan melalui penyelesaian proses legislasi hingga pengesahan. Hal ini penting agar harapan masyarakat terhadap hadirnya instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda.

“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar Nasir.

Ia menambahkan, “Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat.”

Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan. Ia juga menyinggung kerja sama pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang terus mengawal perkembangan pembahasan RUU tersebut.

“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah telah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi yang hadir menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna.

Rapat tersebut digelar di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sufmi Dasco Ahmad kemudian menanyakan persetujuan para peserta rapat yang hadir.

“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco. “Setuju,” jawab peserta rapat yang hadir.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *