Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. RUU ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari ruang lingkup tindak pidana hingga mekanisme pengelolaan aset.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pembahasan telah mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). “Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,” ujar Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Proses pembahasan juga melibatkan berbagai masukan dari masyarakat dan para ahli. Hal ini dilakukan untuk memperkaya materi RUU agar lebih partisipatif dan berkeadilan. “Alhasil, pembahasan dalam panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” katanya.
Sejumlah pokok pembahasan utama dalam RUU Perampasan Aset meliputi prinsip dan asas hukum yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Selanjutnya, RUU ini memperjelas ruang lingkup tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset. Ini termasuk kriteria perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. “Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” jelasnya.
Panja juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak akan menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. “Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Selain itu, RUU ini mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
RUU Perampasan Aset juga memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dengan tetap memperhatikan beban pembuktian dan memberikan kesempatan yang cukup. “Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak,” ungkapnya.
Pengelolaan aset menjadi salah satu fokus penting RUU ini. “Tujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya,” sambungnya.
RUU ini juga mengatur pengawasan oleh badan independen dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. “Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen,” paparnya.
Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, RUU ini menekankan pentingnya pencegahan. “Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.”
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi juga diatur untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas. “Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” imbuhnya.
Komentar