Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah mendapat persetujuan dari Komisi III DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna. Seluruh fraksi di DPR menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU ini ke tingkat selanjutnya.
Rapat pengambilan keputusan tingkat I ini dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Hadir pula Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Pemerintah diwakili oleh Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto dan Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Setelah mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi, Dasco menanyakan persetujuan peserta rapat terkait kelanjutan RUU ini.
“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco. “Setuju,” jawab para peserta rapat serentak.
Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua Panja Komisi III DPR, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa timus dan timsin telah menyelesaikan tugas merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut.
Dalam prosesnya, timus dan timsin juga melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter. “Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” ujar Soedeson Tandra dalam rapat.
Soedeson menambahkan, timus dan timsin juga telah melakukan penyisiran sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, hingga bagian penjelasan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pertentangan atau perbedaan penafsiran antar pasal dalam RUU. Nomenklatur RUU yang disepakati adalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sesuai hasil pembahasan.
Komentar