Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat Komisi III DPR bersama perwakilan pemerintah. Agenda utama rapat adalah pembahasan pengambilan keputusan tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Rapat yang berlangsung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026) ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Komisi III DPR diwakili oleh Ketua Panja Habiburokhman dan Wakil Ketua Rano Alfath, serta jajaran anggota Komisi III lainnya. Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto dan Wamenkum Eddy Hiariej.
Dalam pembukaan rapat, Dasco menyampaikan, “Marilah kita panjatkan puji syukur atas berkenannya kita dapat menghadiri rapat Komisi III DPR dalam rangka pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana yang kini telah berubah sesuai hasil pembahasan menjadi RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada siang ini.”
Rapat kemudian dinyatakan telah memenuhi kuorum, sehingga memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset. Sesi ini dibuka secara terbuka untuk umum.
Sebelumnya, Panja Komisi III DPR telah menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset. Hasil kerja ini kemudian dilanjutkan dalam rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa timus dan timsin telah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. Dalam proses perumusan tersebut, timus dan timsin juga melibatkan para ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).
“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” ujar Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Komentar