DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Perjuangan

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah melalui proses pembahasan yang panjang selama 18 tahun.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Perjuangan
Rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Dwi Rahmawati/detikcom)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani ini dihadiri oleh para Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai perjalanan dan proses pembahasan RUU tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani menanyakan persetujuan anggota Dewan mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset. “Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disahkan menjadi undang-undang. Setuju?” tanya Puan yang disambut seruan “Setuju” dari forum paripurna.

Perwakilan pemerintah yang turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset ini merupakan hasil penantian panjang rakyat selama 18 tahun dan kerja keras Komisi III DPR sejak September 2025. “Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia juga mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai telah mengawal ketat proses legislasi RUU ini. Habiburokhman menceritakan bahwa Dasco telah meminta Komisi III DPR untuk mempercepat proses pembentukan RUU tersebut sejak tahun lalu. “Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman. Ia menambahkan, “Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset.”

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *