Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah melalui proses legislasi yang panjang dan tidak didasari desakan atau paksaan dari pihak mana pun.
Menurut Puan, RUU yang telah berada di DPR selama 18 tahun tersebut akhirnya disahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulilah, Insyallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujar Puan sebelum mengesahkan UU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Puan menambahkan bahwa tidak ada pihak yang memaksa dalam pembahasan hingga pengesahan UU Perampasan Aset. “Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap dia.
Perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset di parlemen diuraikan Puan, yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 80 rapat yang telah digelar sebelum RUU tersebut masuk ke rapat paripurna. “Tadi juga dijelaskan sudah dilakukan meaningful participation, 80 kegiatan RDP dan RDPU, dan lakukan kunjungan kerja di 18 provinsi untuk dapat masukan dari seluruh elemen masyarakat, bahkan sudah kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk serap aspirasi akar rumput. Sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tak tumpang tindih dengn undang-undang lain seperti KUHP dan KUHAP,” tutur dia.
Paripurna DPR yang digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11), dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum disahkan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai perjalanan dan pembahasan RUU tersebut. Setelah laporan itu, Puan menanyakan persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan. Forum paripurna pun menyetujuinya.
Perwakilan pemerintah yang hadir dalam paripurna tersebut antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.
Komentar