JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memaparkan perjalanan legislasi ini dan menyoroti peran penting Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset dimulai atas perintah langsung dari Sufmi Dasco Ahmad pada Agustus 2025. Sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menerima arahan dari Dasco untuk segera memprioritaskan pengesahan undang-undang ini.
“Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini, itu Agustus 2025,” ujar Habiburokhman saat rapat paripurna.
Selanjutnya, Komisi III DPR menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf awal. Proses berlanjut dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang intensif. Pada 6 Oktober 2026, rancangan tersebut disepakati sebagai usul inisiatif DPR, dan pada 5 November 2026, Panja memulai kerja resminya. Puncak dari proses ini adalah pengambilan keputusan tingkat pertama yang dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan kontribusi Dasco dalam penyelesaian UU tersebut. “Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” tegasnya.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Sebelum pengesahan, Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai progres pembahasan RUU Perampasan Aset.
Setelah laporan diterima, Puan Maharani menanyakan persetujuan anggota dewan untuk mengesahkan RUU tersebut. “Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan. Forum paripurna pun serentak menjawab, “Setuju.”
Perwakilan dari pihak pemerintah yang hadir dalam paripurna tersebut meliputi Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.
Komentar