Nama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, disebut-sebut masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Namun, Ketua DPR Puan Maharani memilih untuk tidak berspekulasi mengenai hal tersebut.
Puan menjelaskan bahwa penentuan cawapres adalah hak prerogatif Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa proses ini akan segera menemui titik terang. “Jangan berandai-andai terkait dengan Wapres itu hak prerogatif Presiden kita, kita tunggu dulu. Insyaallah tanggal 25, dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden, tunggu dulu, kita tunggu dengan sabar,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Puan menambahkan bahwa parlemen akan mendukung nama-nama yang diusulkan oleh Presiden Prabowo. Kendati demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa partainya tidak memberikan saran nama terkait posisi wapres kepada Prabowo. “Nama yang diusulkan oleh Presiden tentu saja kita dukung karena itu merupakan hak prerogatif Presiden,” jelas Puan.
Menanggapi isu mengenai dukungan terhadap dirinya sebagai calon wakil presiden, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya meminta semua pihak untuk menghormati hak presiden dalam menentukan siapa yang akan mendampinginya. “Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR. Nah, oleh karena itu, mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyepakati permintaan Prabowo terkait perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres. Sidang tersebut akan dilaksanakan pada 9 Desember. MPR menyebutkan bahwa Prabowo harus menyerahkan dua nama calon cawapres paling lambat pada 25 November 2026. “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ahmad Muzani menegaskan bahwa Prabowo wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden, bukan hanya satu nama, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. “Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” ujarnya.
Komentar