JAKARTA – Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Menurut MRPTNI, tindakan ini dinilai telah menjaga wibawa negara.
Ketua MRPTNI, Prof. Eduart Wolok, kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026) mengatakan, “Kami mendukung penuh langkah tegas Kapolri dalam mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan objektif. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.”
Prof. Eduart Wolok menekankan bahwa kasus ini menyangkut keamanan dan kerahasiaan komunikasi Kepala Negara, sehingga merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap para tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dianggap sebagai upaya menjaga kewibawaan negara. Ia meyakini penyidikan berjalan secara profesional.
“Ketegasan dalam penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga kewibawaan negara. Kami berharap proses penyidikan berjalan secara independen dan akuntabel sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar Prof. Eduart Wolok.
Rektor Universitas Negeri Gorontalo ini juga mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyerukan semua pihak untuk menjaga persatuan dan mempercayakan penegakan hukum sepenuhnya kepada Polri.
“Persatuan dan stabilitas nasional harus tetap menjadi prioritas bersama. Kita perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal MRPTNI sekaligus Ketua MRPTNI terpilih periode 2027-2028, Prof. Muryanto Amin, meyakini Kapolri Jenderal Suyudi memiliki komitmen untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, ketegasan Polri dalam menangani dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan internal menjadi bukti integritas institusi.
“Kami mengapresiasi komitmen Kapolri untuk mengusut perkara ini secara tegas dan transparan. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi jabatan apapun. Justru ketika perkara melibatkan pejabat dalam institusi penegak hukum, proses penanganannya harus mampu menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar ditegakan,” kata Prof. Muryanto Amin, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara (USU).
Ia menilai pengusutan kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan teknologi informasi dan perlindungan komunikasi. Penguatan pengawasan dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan etika, integritas, dan pengawasan kelembagaan. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, terlebih apabila berkaitan dengan keamanan informasi dan kepentingan strategis negara,” tegasnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Polri telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada (10/11) dan Irjen Eko Hadi pada (17/11), yang memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya. Polri juga menyatakan akan segera menggelar sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus ini, serta telah memulai penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan tersebut.
Komentar