Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini dilakukan lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyambut baik pengesahan ini dan berharap agar undang-undang baru tersebut dapat membawa kebermanfaatan yang nyata bagi masyarakat Indonesia. “Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan menambahkan, “Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi.” UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Seluruh lima pimpinan DPR hadir dalam rapat tersebut, dengan Puan Maharani memimpin jalannya sidang didampingi oleh para Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Pernyataan pers Puan usai rapat juga dihadiri oleh semua Wakil Ketua DPR serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini tercatat satu bulan lebih cepat dari target yang dijanjikan DPR kepada publik, yaitu pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir. “Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Puan Maharani menyinggung bahwa UU Perampasan Aset ini telah lama dinantikan oleh masyarakat. “Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” jelasnya.
Ia juga memaparkan perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset yang melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga sejumlah kelompok masyarakat turut memberikan masukan terhadap substansi RUU.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam laporannya menyatakan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik yang bermakna atau *meaningful participation*. Komisi III DPR juga telah melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi, serta melakukan sosialisasi kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing mengenai RUU tersebut.
“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,” ujar Puan, menegaskan bahwa proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Ia menambahkan, “Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat.”
Komentar