Jakarta – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia menilai regulasi ini menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pemberantasan korupsi yang selama ini cenderung terfokus pada hukuman penjara.
Menurut Hardjuno, fokus pemberantasan korupsi yang hanya pada hukuman penjara seringkali melupakan aspek pengembalian kekayaan hasil kejahatan kepada negara. Ia menekankan pentingnya pengembalian aset ini sebagai perhatian utama.
“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).
Hardjuno menjelaskan bahwa hukuman penjara tidak memberikan efek jera yang optimal jika koruptor masih dapat mempertahankan keuntungan ekonomi dari kejahatannya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan.
Meskipun menyambut pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno mengingatkan bahwa masih ada sejumlah ketentuan yang berpotensi menjadi objek kajian dan pengujian hukum. Hal ini terutama berkaitan dengan perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara dalam merampas aset.
“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.
Hardjuno menegaskan bahwa perampasan aset harus memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain. Aset yang telah dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan tetap dapat dirampas sepanjang terbukti berasal dari tindak pidana.
Namun, ia juga menekankan pentingnya melindungi hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
“Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.
Selain itu, Hardjuno menyoroti pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Ia meminta kedua lembaga ini memiliki pembagian kewenangan yang jelas, bekerja secara transparan, dan tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.
“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.
Komentar