Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memaparkan bahwa Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disahkan memiliki kemampuan untuk menyita harta para bandar judi online.
Dasco menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset ini memiliki keunggulan dalam menyita aset milik terdakwa yang melarikan diri, dan hasil sitaan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat.
“Jadi gini, saya cuman mau menjelaskan tambahan soal Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset? Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” kata Dasco kepada wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut, Dasco menyatakan bahwa UU Perampasan Aset tidak hanya berlaku untuk pelaku tindak pidana korupsi. Ia menyebutkan bahwa UU ini juga dapat menjerat pelaku tindak pidana lain yang merugikan masyarakat luas.
“Kemudian Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” jelas Dasco.
“Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” imbuhnya.
Dasco menegaskan bahwa pembentukan UU Perampasan Aset bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para bandar yang telah merugikan rakyat.
“Ya, iya. Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” ujarnya.
Komentar