Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo angkat bicara mengenai klaim tersangka kasus suap sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pada Kementerian ATR/BPN, Fahd Arafiq, yang mengaku telah diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. KPK menegaskan bahwa setiap informasi dan bukti yang diperoleh selama proses penyidikan akan dipertimbangkan dalam tahap penuntutan.
“Semua informasi ataupun bukti-bukti yang didapatkan selama proses penyidikan perkara ini, tentu nanti akan menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan nantinya yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Ia menambahkan bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke tahap dua, Jaksa Penuntut Umum akan menyiapkan surat dakwaan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan.
Terkait pernyataan Fahd yang menyebutkan pengobatannya dihentikan setelah ia mengungkap dugaan keterlibatan pegawai KPK dalam kasus tersebut, Budi memastikan bahwa KPK memprioritaskan kebutuhan kesehatan para tahanan.
“Nanti saya cek, ya, terkait dengan informasi itu. Namun kami pastikan bahwa di KPK juga memiliki tenaga kesehatan, termasuk dokter, yang juga standby. Salah satunya untuk memastikan, mengawasi, dan juga memonitor kondisi kesehatan dari para tersangka,” ungkap Budi. Ia menjelaskan bahwa tim dokter secara rutin melakukan kunjungan ke rumah tahanan untuk memeriksa kesehatan tahanan, dan fasilitas olahraga juga disediakan untuk mendukung kebugaran mereka.
Fahd Arafiq Mengaku Diperiksa Dewas KPK
Sebelumnya, Fahd Arafiq mengaku telah diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran etik oleh sejumlah pegawai KPK dalam perkara suap yang menjeratnya di Kementerian ATR/BPN.
“Semenjak saya diperiksa Dewas, saya langsung disetop berobat gara-gara saya mengungkap penyidik, penyidik yang diperiksa Dewas, yang dikoordinir Arief (Arif Sugiyanto, salah satu tersangka lainnya), yang Arif itu informasinya bermain kasus di KPK,” ungkap Fahd kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Fahd mengaku dalam pemeriksaan tersebut ditanyai mengenai keterkaitannya dengan Direktur Penyelidikan KPK Tessa Mahardika dan pegawai KPK lainnya bernama Ambar Fathona.
KPK Usut Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus ATR/BPN
KPK memang telah menemukan indikasi kebocoran dokumen dalam penanganan perkara suap terkait pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. KPK sedang mengusut dugaan keterlibatan sejumlah pegawainya dalam penyebaran dokumen tersebut.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” ungkap jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (6/11). Budi tidak merinci lebih lanjut siapa saja pihak yang diperiksa, hanya menyatakan bahwa proses pemeriksaan masih terus berjalan.
Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa penanganan perkara kasus korupsi Kementerian ATR/BPN tetap berjalan dan terus menunjukkan kemajuan. “Di sisi lain, kami pastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogres dengan baik. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” pungkasnya.
Komentar