Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi nota pembelaan mantan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, terkait tudingan operasi tangkap tangan (OTT) palsu. Jaksa menilai Silmy seharusnya memberikan penjelasan lengkap mengenai keberadaannya saat bawahannya diamankan penyidik KPK. Hal ini disampaikan jaksa saat menanggapi perlawanan Silmy Karim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Jaksa menekankan bahwa Silmy seharusnya menjelaskan secara blak-blakan mengenai posisinya saat OTT berlangsung, bersama siapa ia berada, dan mengapa ia memilih untuk menutup diri. Jaksa juga mempertanyakan apakah ada pihak yang menyuruh Silmy datang ke KPK. “Tentu ada cerita di balik itu,” ujar jaksa, merujuk pada kedatangan Silmy ke gedung KPK.
Menurut jaksa, keadaan tertangkap tangan bukanlah unsur mutlak yang mensyaratkan seseorang harus tertangkap saat melakukan tindak pidana agar tuntutan korupsi dapat diajukan. Penilaian sah atau tidaknya suatu tindakan penangkapan harus didasarkan pada dokumen dan mekanisme hukum acara yang berlaku.
Jaksa menyatakan akan membuktikan unsur tindak pidana yang diduga dilakukan Silmy dalam persidangan. Proses kedatangan terdakwa ke gedung KPK dan ada tidaknya tindakan penangkapan dianggap sebagai persoalan hukum acara yang terpisah dari pembuktian unsur pidana dalam dakwaan.
Menanggapi hal tersebut, Silmy Karim menyatakan bahwa ia datang sendiri ke KPK pada 3 Juni 2026 malam, dan menegaskan tidak pernah ada OTT yang sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Pengacara Silmy, Soleman B. Ponto, menilai fokus perkara telah bergeser dari dugaan pemerasan menjadi isu tangkap tangan. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk membuktikan ada atau tidaknya pemerasan yang dilakukan Silmy dalam sidang pembuktian.
Pengacara Silmy lainnya, Abdul Gafur Sangaji, berpendapat bahwa tanggapan jaksa hanya mengulang surat dakwaan dan belum bisa membuktikan unsur pemerasan serta gratifikasi. Gafur menyoroti perbedaan jumlah uang yang ditarik jaksa (Rp 168 miliar) dengan yang didakwakan kepada Silmy secara pribadi (Rp 1,2 miliar), serta mempertanyakan bagaimana penerimaan dan proses pemerasan tersebut akan dibuktikan di persidangan.
Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total mencapai Rp 168,9 miliar, di mana ia diduga menerima bagian Rp 1,2 miliar. Jaksa KPK menyatakan pemerasan dilakukan bersama beberapa pejabat imigrasi lainnya.
Perbuatan tersebut juga didakwa memperkaya pejabat lain di lingkungan Ditjen Imigrasi dengan jumlah yang bervariasi. Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33,94 miliar, yang terdiri dari uang tunai Rp 2,5 miliar dan saham senilai Rp 31,3 miliar.
Silmy Karim didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Komentar