Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk menolak nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Silmy Karim. Silmy, yang merupakan mantan Wakil Menteri Imigrasi, didakwa dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA).
Menurut jaksa, dalil-dalil yang disampaikan oleh Silmy dan tim advokatnya terkait penyangkalan terhadap tuduhan pemerasan hingga penerimaan uang seharusnya dibahas dalam pokok perkara. Pernyataan tersebut disampaikan jaksa saat membacakan tanggapan perlawanan Silmy di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
“(Memohon majelis hakim) menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa dan tim advokat terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar jaksa.
Jaksa juga menegaskan bahwa surat dakwaan terhadap Silmy telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat dakwaan tersebut, menurut jaksa, telah menguraikan secara jelas dugaan tindak pidana, peran terdakwa, serta besaran nilai yang diduga diterima oleh Silmy.
“Menyatakan surat dakwaan nomor 92/Tut.01.02 saya ulangi 04/2024 saya ulangi /24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026 saya ulangi tanggal 7 Oktober 2026 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Silmy Karim,” jelas jaksa.
Majelis hakim sendiri telah menetapkan jadwal untuk sidang putusan sela atas perkara yang menjerat Silmy. Sidang tersebut dijadwalkan akan digelar pada Kamis (12/11).
Dalam pokok perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa merinci bahwa bagian yang diterima oleh Silmy dari dugaan pemerasan tersebut adalah sebesar Rp 1,2 miliar.
Perbuatan pemerasan ini diduga dilakukan oleh Silmy bersama-sama dengan sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
“Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Perbuatan tersebut juga diduga memperkaya orang lain. Mantan Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, diduga diperkaya sebesar Rp 500 juta. Mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Jaya Saputra, diduga diperkaya senilai Rp 6.532.584.769. Kemudian, Tessar Bayu Setyaji diduga menerima Rp 2.881.871.025, Bagus Bramantyo Rp 4.245.542.862, Juniadi Sri Priambudi Rp 16.307.366.374, dan Gusti Benardiansyah Rp 50.965.111.560.
“Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901,” papar jaksa.
Selain dakwaan pemerasan, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 atau sekitar Rp 33,9 miliar. Gratifikasi ini terdiri atas uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.
Atas perbuatannya, Silmy Karim didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Komentar