JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terjadi antara tahun 2025 hingga 2026. Salah satu saksi yang dipanggil adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penjadwalan pemeriksaan tersebut. “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang Tahun 2025-2026,” ujar Budi kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026).
Pemeriksaan terhadap empat orang saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, satu saksi lainnya masih menunggu penjadwalan ulang.
Budi belum merinci lebih lanjut mengenai materi pendalaman yang akan dilakukan terhadap para saksi. Berikut adalah daftar saksi yang dipanggil KPK:
- Nurkholes selaku Plt Bupati Pemalang
- Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo
- Dias Pamungkas selaku Swasta
- Dias Adi Dharma selaku Swasta
- Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan (Penjadwalan Ulang)
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah:
- Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang nonaktif
- Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati
- Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta
- Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menduga Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro melakukan praktik pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris alias Gus Haris (GHA). Total uang yang berhasil dikumpulkan dari praktik tersebut diduga mencapai Rp 1,98 miliar.
Uang hasil pemerasan tersebut sebagian diberikan kepada Lilik Budi Suprianto, yang merupakan ayah dari Iptu Setya Budi. Lilik diketahui mengaku dapat mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di lembaga antirasuah tersebut.
Komentar