Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Kali ini, fokus pemeriksaan diarahkan pada sumber pendanaan politik Anom saat pencalonannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkhole, dimintai keterangan mengenai modal politik yang dibutuhkan Anom. “Dalam lanjutan perkara Pemalang, hari ini Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengkonfirmasi keterangan saksi-saksi sebelumnya mengenai kebutuhan biaya kampanye Bupati Anom. “Sehingga ini juga mengonfirmasi dari saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh Bupati, yang kemudian ada kaitannya soal dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati,” imbuhnya.
Nurkhole diperiksa bersama empat saksi lainnya di Gedung Merah Putih KPK. Keempat saksi tersebut adalah Suranto (Sekda Kabupaten Purworejo), Dias Pamungkas (Swasta), Dias Adi Dharma (Swasta), dan Petronela Krenak (Bupati Sorong Selatan, dijadwalkan ulang).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Anom Widiyantoro (AWI) selaku Bupati Pemalang, Mohamad Haris (GHA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati, Lilik Budi Suprianto (LBS) selaku pihak swasta, dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS) selaku staf administrasi KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menduga Anom Widiyantoro melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris alias Gus Haris (GHA). Total uang yang berhasil dikumpulkan diduga mencapai Rp 1,98 miliar.
Uang tersebut sebagian diberikan kepada Lilik Budi Suprianto, ayah dari Setya Budi. Lilik sebelumnya mengaku dapat mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di lembaga antirasuah tersebut.
Komentar