JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang melibatkan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Salah satu saksi yang dipanggil adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terjadi antara tahun 2025 hingga 2026. Pemeriksaan terhadap empat saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, sementara satu saksi lainnya masih dalam proses penjadwalan ulang.
Meskipun belum merinci materi pemeriksaan yang akan didalami dari para saksi, KPK telah merilis daftar nama yang dipanggil. Saksi-saksi tersebut meliputi Nurkholes selaku Plt Bupati Pemalang, Suranto selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, serta dua orang swasta bernama Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma. Sementara itu, Petronela Krenak, yang menjabat sebagai Bupati Sorong Selatan, dijadwalkan ulang pemeriksaannya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Anom Widiyantoro (AWI) selaku Bupati Pemalang, Mohamad Haris (GHA) yang merupakan pihak swasta dan orang kepercayaan Bupati, Lilik Budi Suprianto (LBS) yang juga pihak swasta, serta Iptu Setyo Budi Dias Oktavianto (DIS) yang bertugas sebagai staf administrasi di KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menduga bahwa Anom Widiyantoro melakukan aksi pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris. Total uang yang berhasil dikumpulkan dari praktik tersebut diduga mencapai Rp 1,98 miliar. Sebagian dari uang yang terkumpul itu diketahui diberikan kepada Lilik Budi Suprianto, ayah dari Setya Budi. Lilik mengklaim memiliki kemampuan untuk mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di lembaga antirasuah tersebut.
Komentar